NasDem Desak Kepolisian Tangkap Satpol PP Larang Vaksinasi Covid-19 Di Sorong
SinPo.id - Satpol PP Kota Sorong, Papua yang berupaya membubarkan vaksinasi Covid-19 massal menuai reaksi keras.
Setelah warga yang memprotes arogansi aparat, Partai NasDem pun turut menyesalkan arogansi yang ditunjukan penguasa daerah.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menegaskan, hukum tertinggi disaat bencana seperti saat ini adalah keselamatan rakyat.
“Arogansi yang ditunjukan oleh pemerintahan pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat,” ujar Ahmad Ali, Sabtu (21/8).
Oleh karena itu, dia memprotes keras pertunjukan arogansi disaat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul gotong royong oleh masyarakat.
“Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan,” kata Ahmad Ali.
Lebih jauh dia mengatakan, program vaksinasi Covid-19 massal yang diinisiasi partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.
Partai NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pendistribusi vaksinasi. Menurut Ahmad Ali, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak.
“NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini,” ucap dia.
Politisi asal Sulawesi Tengah ini mengatakan terus mengawal program vaksinasi masal yang dilakukan partainya di berbagai daerah.
Dia menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Arogansi birokrat seperti yang terhadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham dimana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelematkan rakyat?” gugatnya.
Ahmad M Ali yang juga ketua Fraksi NasDem di DPR akan mengambil langkah lebih serius jika penyelamatan rakyat kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya Covid-19 dihalangi.
“Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi masal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari covid 19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi masal di Kota Sorong,” tutup dia.
