Ketua DPR: Jangan Ada Warga yang Merasa Tidak Dapat Keadilan Karena Tidak Bisa Beribadah
SinPo.id - Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, jangan sampai ada warga yang merasa tidak mendapat keadilan karena tidak bisa beribadah. Ini merespon sertifikat vaksin yang dijadikan syarat bagi warga untuk pembukaan tempat ibadah secara terbatas.
"Jangan sampai warga merasa tidak mendapat keadilan karena tidak bisa beribadah, lantaran tidak punya sertifikat vaksin. Padahal, dia belum divaksin bukan karena tidak mau, tetapi karena vaksin di daerahnya terbatas,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, (10/8).
Puan memahami pentingnya penerapan sertifikat vaksin bagi warga untuk mengakses tempat-tempat umum yakni demi mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19. Namun, hendaknya penerapan syarat itu dibarengi dengan perluasan cakupan vaksin.
“Kalau pemerintah ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin, cakupan vaksinasi juga harus terus diperluas. Jangan sampai ada warga yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin di wilayahnya terbatas, jadi terhalang untuk mengakses tempat umum,” tegas Puan.
Puan menambahkan, pemerintah harus mencari solusi atas potensi ketidakadilan terkait penerapan syarat sertifikat vaksin bagi warga yang ingin mengakses tempat umum ini.
“Jadi kalau syarat sertifikat vaksinnya diberlakukan untuk semua warga, ketersediaan vaksin juga berlaku untuk semua warga. Artinya, tidak boleh ada warga yang belum divaksin karena keterbatasan vaksin. Di situ aspek keadilannya,” lugas Puan.
Untuk diketahui, ketimpangan vaksinasi terjadi di beberapa provinsi yang sebagian besar wilayahnya masih masuk PPKM Level 4. Cakupan vaksinasi yang relatif tinggi biasanya terjadi di ibukota provinsi dan beberapa kota terdekatnya, tapi rendah di kabupaten-kabupaten yang jauh dari ibukota provinsi.
