Pengamat: Perpanjangan PPKM Level 4 Menambah Kerumitan
SinPo.id - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah berpandangan bahwa PPKM berbasis level yang diperpanjang oleh Pemerintah ini akan menambah kerumitan implementasi di lapangan.
"Iya ini apa perpanjangan yang menurut saya itu implementasi di lapangan tambah rumit," kata Trubus saat dihubungi SinPo, Rabu (4/8).
Trubus mengatakan kerumitan implementasi akan terjadi karena perbedaan Level PPKM pada masing masing wilayah yang daerahnya berbatasan satu sama lain.
"Misalnya Ini kategori level 4 istilahnya kabupaten kota mana, itu kan disebutin instruksi Mendagri nomor 28, nah itu nanti implementasi di lapangan bagaimana, karena persoalannya kemudian mobilitas masyarakat kan kategori 2 atau 3 kan masih tinggi, nah itu kalo mereka pergi ke kategori 4 apakah dilarang (Masyarakat di daerah), ini kan sulit, kalau wilayah aglomerasi jakarta itu udah jelas dilarang, tapi untuk daerah bagaimana," ujar Trubus.
Akademisi Universitas Trisakti itu juga menilai penerapan PPKM berbasis level ini membuat kebingungan masyarakat karena tidak ada petunjuk pelaksananya.
"Tapi untuk daerah bagaimana, yang satu kategori level 4 yang satu level 2 atau satu lagi level 3, sementara itu wilayah perbatasan, warga masyarakatnya gimana mobilitasnya, yang menurut kebijakan pemerintah pusat tuh harus seperti apa, itu kan ga ada petunjuk nya," ucap Trubus.
Menurutnya, kerumitan implementasi juga akan berdampak ke Kepala Daerah yang sulit dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Ia menuturkan Kebijakan Publik akan berpengaruh kepada perilaku masyarakat, jika kebijakannya tidak jelas, perilaku masyarakat pun akan sulit dikendalikan.
"Ya jelas, kan ini pemerintah pusat kan melempar handuk kepada pemerintah daerah itu melaksanakan teknisnya seperti apa, tergantung istilahnya kearifan lokal masing masing daerah, ini kan sulit, secara formulasi kebijakan si mudah, di atas kertas logikanya begitu, tapi praktek nya di lapangan itu yang sulit, ga mudah, karena kebijakan itu larinya pada perilaku masyarakat, perilaku masyarakat sulit dikendalikan," tutur Trubus.
Karenanya Trubus menyarankan agar Pemerintah dapat membuat petunjuk pelaksana harus benar - bener dirumuskan sehingga tidak terjadi kebingungan ditengah masyarakat.
