KPK Siap Awasi Pengadaan Laptop Pelajar oleh Kemendikbudristek

Laporan: Agam
Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:47 WIB
Ilustrasi laptop/Net
Ilustrasi laptop/Net

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengawasi pengadaan laptop untuk pelajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

"KPK dan tentu aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara," tutur Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, (3/8).

KPK mengingatkan pelaksana kegiatan pengadaan agar melakukannya secara transparan dan akuntabel. 

"Pelaksanaan kegiatan harus dipastikan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan pengadaan yang berlaku," tandas Ali.

Sebagai informasi, belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar laptop seharga Rp10 juta yang bakal dibagikan bagi pelajar di Tanah Air. Anggaran Rp2,4 triliun disiapkan untuk program pengadaan laptop yang bakal dibagikan untuk 242.465 pelajar di sekitar 15.656 sekolah.

Tentu berapa pun harga laptop untuk pelajar tidak masalah asalkan ada kesesuaian antara harga dan spesifikasi laptop. Dari beberapa reviu pengguna laptop, harga Rp10 juta setidaknya mendapatkan spesifikasi RAM 8 gigabite (GB), SSD 512 GB, prosesor I5 generasi 11 serta bisa mendapatkan windows 10 dan mendapatkan microsof office.

Masalahnya spesifikasi yang disyaratkan untuk laptop dalam program ini hanya spesifikasi minimal. RAM 4 GB, DDR 4, prosesor core 2, monitor LED 11 inc, harddrive 32 GB, USB 3.0, OS Chrom, dan garansi 1 tahun. Laptop dengan spesifikasi minimal ini di pasaran dijual dengan kisaran harga Rp4 juta-5 juta.

Ada selisih harga yang cukup mencolok antara alokasi anggaran dengan spesifikasi yang disyaratkan. Memang dari keterangan Kemendikbud Ristek, penyebutan laptop Rp10 juta sebenarnya kurang tepat. Anggaran Rp10 juta nantinya berupa paket teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Nantinya satu paket TIK tersebut terdiri atas laptop, router, scan-printer, dan konektor.

Namun tetap saja keterangan tetap tidak memuaskan publik. Paket TIK senilai Rp10 juta tersebut di mata banyak kalangan juga mengandung keanehan. Jika diasumsikan laptop dengan spesifikasi yang disyaratkan seharga Rp5 juta, berarti ada alokasi Rp5 juta untuk router, scan-printer, dan konektor. Alokasi yang cukup besar untuk harga router, scan-printer, dan konektor bagi laptop dengan spesifikasi minimal.

Selain persoalan harga, program paket TIK ini juga menjadi sorotan karena sistem operasional laptop menggunakan chromebook. Sistem operasional ini mensyaratkan jaringan internet untuk memaksimalkan penggunaan. Sistem ini akan sangat sulit digunakan jika dilakukan dalam kondisi offline. Masalahnya jaringan internet di Indonesia belum merata. Faktor tidak meratanya jaringan internet ini jugalah yang menjadi kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI