Mungkinkah Ada Lobi Politik Pemilihan Panglima TNI, Ini Jawaban LIPI
SinPo.id - Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati mengatakan bahwa pemilihan Panglima sepenuhnya merupakan hak preogratif Presiden. Menurutnya, hal itu didasarkan pada rotasi dari Matra angkatan yang ada dalam tubuh TNI.
"Pergantian posisi panglima itu secara sepenuhnya merupakan hak preogratif presiden yang idealnya didasarkan pada rotasi per matra angkatan dalam tubuh TNI," kata Wasisto kepada SinPo, Sabtu (31/7).
Wasisto menilai dalam rotasi pergantian Panglima TNI kemungkinan terjadi adanya lobi - lobi Politik, namun menurutnya lobi politik itu hanya pada kontestasi para Kepala Staf TNI dalam menyakinkan kemampuannya dalam memimpin TNI.
"Sehingga kalaupun ada lobi - lobi politik, itu lebih pada kontestasi para kepala staf TNI dalam menyakinkan diri sebagai figur layak dalam memimpin TNI," ujarnya.
Dalam analisis Wasisto, hingga saat ini calon terkuat Panglima TNI dan terlihat di publik adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.
"Kalau lobi - lobi politik tentu ada yang terlihat dan ada pula yang tidak. Hal jelas yang bisa kita lihat adalah Kepala Staf TNI AD menjadi yang terdepan sebagai kandidat panglima TNI karena tahun ini adalah jatahnya AD," ucap Wasisto.
Diketahui belakang ini bursa pemilihan Panglima TNI yang baru semakin menyeruak di publik, dua nama Jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai Panglima TNI adalah KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa.
