IPW Desak Kapolri Copot Penanggungjawab Seleksi Penerimaan Bintara 2021 di Polda Sulut
SinPo.id - Indonesia Police Watch mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulawesi Utara karena telah mempermalukan instansi Polisi.
Hal ini menyusul Rafael Malalangi, calon siswa Bintara Polri 2021 asal Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) yang dinyatakan lulus namun namanya mendadak hilang diganti orang lain.
"Kapolri harus mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri," ujar Plt Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Sabtu (31/7/2021).
Semula, tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi.
Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu.
Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri.
Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut.
Namun demikian, IPW kata Sugeng meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik.
"Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip "betah" (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri," tutur dia.
Bahkan, kata Sugeng dengan kejadian ini, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.
Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik.
"Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut," tutur Sugeng.
IPW juga meminta pemeriksaan tersebut juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.
"Dengan begitu, Polri akan bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyatakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN," kata dia.
Selain itu, Sugeng juga meminta Kapolri untuk benar -benar meloloskan calon anggota Polri yang memenuhi syarat kelulusan.
"Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yg modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara," tandasnya.
