Saleh Daulay Minta Keputusan Perpanjangan PPKM Melibatkan Banyak Pihak

SinPo.id - Pemerintah harus mendengar masukan dari epidemolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk melengkapi hasil evaluasi dalam menentukan langkah kebijakan diperpanjang atau tidaknya PPKM darurat. 

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Pataonan Daulay dalam keterangan tertulis yang diterima SinPo, Minggu (25/7). 

"Tanpa diminta, sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM darurat, kemampuan faskes, kecukupan tenaga medis, alat dan obat-obatan, bahkan sampai pada dampak yang ditimbulkan bagi roda perekomian masyarakat. Tidak hanya ekonomi menengah ke atas, tetapi juga UMKM dan kelas menengah ke bawah. Ada juga yang memberi masukan terkait penguatan jaminan sosial, dan lain-lain," kata Saleh.

Menurut Saleh, memang Pemerintah tidak mudah untuk memberikan keputusan. Pasalnya, lanjut dia, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam ada yang menilai berhasil dan ada yang menilai tidak berhasil. 

"Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," ujar Saleh. 

Bila nantinya PPKM ini diperpanjang, Saleh memberikan catatan kepada Pemerintah agar jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran. Tanpa adanya bantuan sosial kebijakan PPKM tidak akan efektif. 

Karena menurutnya, jika bansos tidak merata akan tetap ada orang yang mencoba melanggar prokes karena faktor kebutuhan sehari-hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.

"Subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan," tuturnya.