Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan PPKM Darurat Adalah Solusi Untuk Rakyat

Laporan: Tisa
Senin, 19 Juli 2021 | 10:00 WIB
Ketua DPR Puan Maharani
Ketua DPR Puan Maharani

SinPo.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan rakyat benar-benar memahami manfaat dan tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Puan juga meminta pemerintah memastikan langkah dan kebijakan yang diambil terkait pandemi memang memberi solusi.

"Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri," ucap Puan.

Puan mengatakan, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi," tutur Puan.

PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, kata mantan Menko PMK ini, harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik. 

PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, lanjut dia, juga harus segera ada kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta.

Tidak hanya terkait kasus baru harian Covid-19 yang masih melonjak, Puan menyoroti beragam fakta dan pemberitaan terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar wabah ini. Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi yang sama besarnya bagi kalangan ini.

"Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun," tegas Puan.

Jangan sampai, kata Puan, kondisi mereka yang menjalani isoman mengalami pemburukan dan berisiko kematian juga karena kesulitan mendapatkan obat dan pasokan nutrisi untuk tambahan imunitas yang diperlukan. 

Refocusing anggaran menurut Puan bisa diarahkan pula untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang menjalani isoman. 

Inisiatif-inisiatif yang dilakukan terkait refocusing anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun semestinya dipastikan tidak sekadar prosedural tetapi benar-benar substantif dan solutif.

"Kalau anggaran ada, delivery dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun," lanjut Puan.

Puan mendorong pula kehadiran dapur umum dan lebih banyak program pro-rakyat, di tengah situasi yang bagi rakyat banyak berdampak besar ini. 

"Mereka yang sakit dan keluarganya tidak hanya butuh pengobatan tetapi juga dukungan sosial yang nyata, bahkan untuk kepastian pemenuhan kebutuhan makan selama menjalani pengobatan atau isoman," ujar alumnus FISIP UI ini.

Tak hanya bagi bagi yang sakit, rakyat yang sehat juga tetap harus dipastikan mampu bertahan dalam himpitan ekonomi. Data mengenai bantuan sosial pun harus terus diperbaiki untuk memastikan akurasi dan kebermanfaatannya.

"Tidak semua orang punya tabungan atau sumber-sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal mereka sehari-hari bila tak ada kebijakan nyata dari pemerintah dan uluran tangan banyak pihak," kata Puan.

Langkah dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, termasuk refocusing anggaran, menurut Puan adalah bentuk nyata apresiasi dan pengimbangan beragam solidaritas yang terus ada dan tumbuh di masyarakat. 

"Kepercayaan rakyat harus terus dijaga lewat beragam cara. Jangan sampai rakyat berputus asa dan menganggap negara tidak ada atau abai. Jangan buka celah sekecil apa pun untuk itu," ucap Puan. 

Selain penanganan dan pengendalian Covid-19 di Pulau Jawa, Puan mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah dengan situasi di daerah di luar Pulau Jawa. Terlebih lagi, fasilitas dan akses kesehatan di luar Pulau Jawa pun punya tantangan tersendiri. 

"Jangan sampai kecolongan lonjakan kasus di luar Pulau Jawa,"kata Puan.

Bila semua program pemerintah termasuk refocusing anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik dalam bentuk yang paling konkret dan mengena, Puan berkeyakinan kepercayaan publik akan terbangun dengan sendirinya. 

"Ketika rakyat percaya, apa pun program pemerintah akan otomatis didukung juga," tutur Puan.

Isyarat mengenai rencana pemerintah memperpanjang pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat disuarakan oleh sejumlah menteri, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Sebelumnya, wacana itu juga diungkap oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Puan pun meminta pemerintah lebih terbuka lagi mengungkap strategi akhir (exit strategy) pandemi Covid-19 di Indonesia beserta peta jalan yang akan ditempuh. 

"Semua dengan tujuan rakyat pun paham ke mana arah jalan kita semua yang sekarang harus membatasi mobilitas demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang masih terus memakan korban ini," tegas Puan.

Pada Minggu (18/7), tercatat masih ada 44.721 kasus baru Covid-19 di Indonesia dalam sehari terakhir. Pasien Covid-19 yang meninggal dalam sehari tercatat 1.093 orang pada data tersebut. 

PB Ikatan Dokter Indonesia pada hari yang sama mengumumkan setidaknya 545 dokter telah pula meninggal karena wabah ini.  

"Ini semua butuh upaya yang benar-benar serius, keras, dan berkesinambungan, sehingga rakyat menaruh kepercayaan dan memberi dukungan, agar pandemi bisa diatasi dan ditangani secara menyeluruh," ungkapnya.sinpo

Komentar: