Perlukah PPKM Darurat Diperpanjang?
SinPo.id - Pemerintah diminta untuk serius mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melihat dampak dari kebijakan itu dalam menurunkan laju penyebaran virus Covid-19.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Minggu (18/7).
Selain itu, menurut Saleh, eevaluasi juga dimaksudkan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada selama PPKM darurat dijalankan.
“Sebagai sebuah kebijakan, PPKM Darurat tentu dinilai secara beragam. Ada yang mengatakan baik dan perlu dilanjutkan dan bahkan lebih dipertegas lagi. Namun sebaliknya, ada yang menyatakan harus dihentikan karena menganggu ekonomi masyarakat,” ucap Saleh.
Dalam melakukan evaluasi, lanjut dia, Pemerintah diminta melakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek.
Selain aspek ekonomi dan sosial, kata Saleh, aspek kesehatan menjadi hal yang mendasar untuk dievaluasi. Sebab, tujuan dari kebijakan PPKM darurat adalah untuk menurunkan jumlah orang yang terpapar Covid-19.
“Ukurannya sederhana. Jika jumlah yang terpapar semakin sedikit, tingkat hunian rumah sakit menurun, orang yang sembuh meningkat, dan yang meninggal berkurang jauh, maka PPKM darurat dinilai berhasil. Bisa direkomendasikan untuk diperpanjang. Sebaliknya, jika ternyata tidak ada perubahan siginifikan, pemerintah diminta untuk mencari alternatif kebijakan yang lain,” terang Saleh.
Menurut dia, perlu diingat jika PPKM darurat diperpanjang, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah pemberian bansos bagi masyarakat terdampak yang membutuhkan.
Sebab, kata Saleh, aturan pembatasan yang semakin ketat sangat berdampak bagi penghasilan masyarakat. Banyak di antaranya yang kesulitan untuk bertahan. Akibatnya, mereka akan tetap keluar rumah dan bekerja sebagaimana biasanya.
Selain itu, lanjut Saleh, aparat yang bertugas menertibkan masyarakat diminta untuk bersikap tegas, tetapi tetap humanis. Jangan sampai ada aparat yang merusak barang dagangan dan bersikap kasar. Pendekatan persuasif dan humanis harus dikedepankan.
“Jika ada anggota masyarakat yang belum taat, bisa ditegur dengan baik-baik. Lakukan pendekatan dialogis. Dengan cara ini, diyakini mereka juga akan mengerti dan akhirnya patuh,” kata dia.
“Tapi kalau caranya kasar, bisa jadi mereka melawan. Apalagi, ada tindak kekerasan. Secara naluriah, mereka pasti tidak akan terima,” tutup politikus PAN ini.
