Skenario Terburuk Covid-19, DPR Minta Pikir Ulang

SinPo.id - Pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk atau worst case scenario apabila kasus penambahan positif Covid-19 tembus hingga 100 ribu per hari.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen menilai, alangkah baiknya apabila dampak kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia ini harus disikapi dengan kebijakan strategis, cepat dan terukur. 

“Saat ini, PPKM Darurat sudah diberlakukan dan rencanannya akan diperpanjang. Monitoring harian dengan data yang terintegrasi sangat penting, di antaranya terkait jumlah kasus, kondisi rumah sakit, penanganan isolasi mandiri, penguatan infrastruktur sosial dan fasilitas kesehatan di tingkat desa sekaligus ketahanan pangan,” ujar Nabil, Kamis (15/7).

Menurut dia, skenario terburuk yang bisa dilakukan Indonesia adalah penguncian wilayah atau lockdown.

“Worst case scenarionya dengan lockdown total di kawasan-kawasan yang zona hitam dan merah, sekaligus menguatkan ketahanan panganan di wilayah masing-masing. Peran RT, RW, dan pihak desa sangat krusial untuk memantau warganya yang membutuhkan bantuan,” papar Nabil.

Dia menilai, Penguatan ketahanan pangan sangat penting, karena pandemi ini akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. 

“Perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan di secara lokal, di wilayah desa/kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada,” ucap Nabil.

“Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing,” sambung dia.

Selain itu, lanjut Nabil, fasilitas kesehatan di tingkat desa perlu diperkuat serta rekrutmen relawan desa bidang kesehatan yang terkoneksi dengan puskesmas dan RS setempat.

Untuk mendukung penguatan fasilitas kesehatan, menurut dia, pemerintah telah melakukan beberapa langkah di antaranya dengan menggunakan Asrama Haji sebagai rumah sakit darurat (RSD).

Di sisi lain, menurut Nabil, langkah percepatan vaksinasi Covid-19 juga dilakukan untuk membantu penanganan pandemi. 

“Pemerintah juga mencari alternatif lain untuk penggunaan gedung-gedung publik sebagai sarana isolasi mandiri. Kementerian Pertahanan juga telah melakukan langkah-langkah penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian itu untuk rumah sakit darurat,” jelas Nabil yang juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama.