Demokrat Desak Jokowi Tertibkan Buzzer Pendukung Pemerintah

SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk menertibkan buzzer-buzzer pendukung pemerintah. Ini lantaran, buzzer-buzzer pendukung pemerintah kerap kali menjadikan bulan-bulanan kritik dari civil society.

Demikian disampaikan Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution dalam keterangannya pada Minggu, (11/7).

"Masukan, kritik dan saran dari kalangan civil society seringkali diabaikan. Bahkan, seringkali pengkritik jadi bulan-bulanan buzzer pendukung pemerintah yang sangat menakutkan," tutur Syahrial Nasution.

Menurut Syahrial, buzzer-buzzer pemerintah kerap kali menyerang para pengkritik kebijakan pemerintah. Padahal, kritik yang disampaikan sering kali terkait keselamatan dan nyawa manusia.

"Tidak boleh dikritik, menganggap semua yang dilakukan pemerintah adalah yang paling benar," katanya.

Syahrial menilai, sejak ditemukan kasus pertama Covid-19 di Indonesia awal Maret 2020 tahun lalu, pemerintah lamban dan kurang serius menangani penyakit virus Covid-19.

Kebijakan yang benar-benar komprehensif baik terkait antisipasi maupun penanganan dampak yang ditimbulkan sangat setengah hati. Padahal, negara sudah pada level kritis.

Alih-alih masyarakat bersatu perang melawan covid, kebijakan pemerintah justru seringkali berubah-ubah, on/off dalam mengatasi masalah. Koordinasi antarlembaga negara kacau, kebijakan antara pusat dan daerah tidak sama frekuensinya, laporan data tidak sesuai hingga tidak jelasnya target yang hendak dicapai.

Tragisnya, setelah lebih dari satu tahun berusaha keluar dari kondisi pandemi, negeri ini justru terperosok pada kondisi lebih parah. Gelombang kedua Covid-19 dengan varian delta semakin ganas dan mencatatkan posisi Indonesia tertinggi di Asia dari jumlah korban. 

Kondisi itu pula menempatkan Indonesia secara ekonomi di mata bank dunia sebagai negara lower middle income. Turun kelas dari yang sebelumnya dilabeli sebagai negara upper middle income. 

Skala prioritas menempatkan penyelamatan manusia dan ekonomi dijalankan beriringan, dipastikan jadi sebab utama makin parahnya keadaan saat ini. Dan bila terus berlangsung, ancaman sebagai negara gagal (failed nation) sangat mungkin menjadi kenyataan.

Karenanya Presiden Jokowi harus jadi panglima untuk menaikkan imun masyarakat agar siap perang melawan covid. Dengan memimpin langsung, maka aparat, birokrasi dan buzzer lebih mudah ditertibkan.

"Semua elemen masyarakat berhak didengar karena menyangkut nyawa manusia. Bukan Asal Bapak Senang," tukasnya.