Jokowi: PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali Masih Finalisasi
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pemerintah hari ini melakukan finalisasi kajian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.
Kata Jokowi, finalisasi kajian PPKM Darurat tersebut lantaran mengingat lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
"Hari ini ada finalisasi kajian, kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi. Kita harapkan selesai karena diketahui oleh pak Airlangga pak Menko Perekenomian untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," ucap Jokowi dalam sambutan peresmian Munas Kadin VIII di Kota Kendari, Rabu (30/6).
Namun Jokowi mengaku belum mengetahui berapa lama masa PPKM darurat apakah dilakukan seminggu atau dua minggu.
Jokowi pun menuturkan rencana PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, karena terdapat 44 kabupaten dan kota dan enam provinsi yang harus mendapatkan treatment khusus.
"Di khusus hanya di pulau Jawa dan Pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta enam provinsi yang nilai assessment nya 4 kita adakan penilaian secara detil yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO," tutur Jokowi.
Ia pun mencontohkan peta kasus penyebaran Covid-19 di Jakarta Barat
"Saya berikan contoh peta di Jakarta Barat, RT RW dan kelurahan yang terkena covid-19 Bapak Ibu Saudara bisa lihat sudah seperti itu," kata Jokowi.
Sehingga pemerintah memutuskan untuk rencana PPKM darurat mengingat lonjakan kasus Covid-19.
"Artinya ini sudah merata sehingga. Hingga memang harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.
Sebelumnya pemerintah berencana menerapakan PPKM darurat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Jokowi memimpin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.
