PB Mathlaul Anwar Minta Komunikasi Diplomasi Indonesia Terhadap Arab Saudi Ditingkatkan
SinPo.id - Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) mengeluarkan delapan pernyataan sikap resmi menyikapi pembatalan keberangkatan jemaah haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M oleh Kementerian Agama.
Pernyataan sikap PB Mathlaul Anwar ini ditandatangani langsung Ketua Umum PBMA, KH Embay Mulya Syarief dan Sekjen KH Jihaduddin.
"PBMA merasa prihatin atas pembatalan keberangkatan jemaah haji untuk kali kedua secara berturut- turut karena pandemi Covid-19. Bagi Mathlaul Anwar, kesehatan dan keselamatan jamaah itu yang paling utama," demikian poin pertama pernyataan sikap PB Mathlaul Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi SinPo, Minggu (6/6).
Point berikutnya, supaya tidak terjadi kegelisahan di masyarakat Indonesia, PBMA mengusulkan ada fatwa yang mengikat terkait pembatalan haji.
"Ini supaya umat Islam, khususnya Calon Jemaah Haji (CJH) bisa kuat secara moral dan spiritual," terang pernyataan sikap.
Lebih tegasnya juga PBMA mendesak Pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi yang lebih luas, demi menjaga kredibilitas pengelolaan.
PBMA juga memberi catatan agar kemampuan komunikasi dan diplomasi antara Pemerintah RI dengan pihak Kerajaan Arab Saudi lebih ditingkatkan.
"Sehingga kita memiliki bargaining yang sangat kuat. Karena bagaimana pun, Indonesia merupakan pengirim jamaah haji terbesar ke Arab Saudi," terang PBMA.
Selanjutnya, akibat dari pembatalan dua kali jamaah haji Indonesia, menyebabkan penumpukan kuota jamaah. Atas dasar itu, PBMA mendorong kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan berbagai cara agar kuota haji bisa bertambah signifikan di tahun depan.
Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab, PBMA juga mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenag untuk dilakukan audit keuangan haji oleh lembaga profesional, guna memastikan seluruh dana aman dan tersimpan utuh.
"Ini penting supaya tidak ada sah wasangka terhadap dana haji," ujar pernyataan sikap PBMA.
PBMA mendorong adanya kajian strategis terkait kondisi yang akan dihadapi untuk tahun kedepan. Kajian ini tidak hanya soal agama, namun juga tinjauan psiko-sosiologis, politik internasional (misalnya kesepakatan pengunaan vaksin yang diakui Kerajaan Arab, karena sejauh ini hanya 11 negara yang boleh masuk kesana), ekonomi (dampak pembatalan haji terhadap pelaku usaha), serta kajian dari aspek pandemi itu sendiri.
"Perlu ada kolaborasi dan titik temu antara science dengan agama".
Terakhir, PBMA juga meminta agar proses bidding Dirjen Haji Kemenag supaya cepat, terbuka dan terpantau publik.
"Proses biding ini karena ini akan menentukan manajemen pengelolaan haji di tahun mendatang" demikian pernyataan sikap PBMA.
