Dikaitkan Pembatalan Haji, Ace Hasan Bantah Surat Kedubes Arab Saudi

Laporan: Lilis
Jumat, 04 Juni 2021 | 19:54 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI  Ace Hasan Syadzily/Dok. Instagram ace.hasan.syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily/Dok. Instagram ace.hasan.syadzily

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily membantah surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia soal kuota haji tahun 2021. Ace menegaskan tidak pernah membuat pernyataan seperti dituliskan dalam surat tersebut.

"Sebagaimana yang tertulis dalam surat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang ditujukan kepada Ketua DPR RI yang beredar di media sosial, dengan ini saya sampaikan bahwa saya tidak menyampaikan pernyataan seperti yang dituliskan," ujar Ace melalui keterangan terulis, Jumat (4/6).

Ace menjelaskan pernyataannya hanya soal pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian soal pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 bagi jamaah dari luar Arab Saudi. 

"Justru saya menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada keputusan resmi dari pihak Arab Saudi tentang berapa alokasi kuota untuk berbagai negara," kata Ace.

Lalu soal 11 negara yang diberi izin masuk ke Arab Saudi, Ace menjelaskan Indonesia tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Adapun 11 negara tersebut juga bukan izin haji dan hanya izin penerbangan saja. 

"Jadi soal kuota, sampai sejauh ini belum ada informasi yang resmi disampaikan pemerintah Arab Saudi," ucap politisi Golkar ini.
 
Sebelumnya, Duta Besar Pelayan Duta Kota Suci untuk Republik Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi mengirimkan surat untuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Surat membantah soal pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

"Pernyataan Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang menyebutkan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari kerjaan Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut. Dalam kaitan in, saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia, bahwa berita tersebut tidaklah benar dan tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," kata Essam melalui surat tertanggal 3 Juni 2021. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI