Bawaslu RI Minta Seluruh Daerah Bersiap Hadapi Pemilu 2024
SinPo.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan meminta jajarannya di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersiap menghadapi kompleksitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Segera persiapkan diri menghadapi tantangan Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding sebelumnya. Kita pernah alami pemilu serentak Pilpres, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan DPD. Pada 2024 semua ditambah pilkada bupati, wali kota dan guberur," ujar Abhan di Palangka Raya, dilansir Antara, Rabu (02/06).
Dia menjelaskan, di antara bentuk kesiapan menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024 adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu.
Selain itu, kata Abhan, juga terus meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga pemilu jujur dan adil, aman, serta berkualitas semakin tercipta.
"Maka kegiatan ini bentuk dorongan untuk masyarakat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan. Selain itu kami juga mendirikan sekolah kader pengawasan partisipatif," kata Abhan saat membuka acara Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kota Cantik.
Menurut dia, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Bawaslu, peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Namun, menurut Abhan, berdasar pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan masih kurang dan harus terus dipacu.
"Salah satu indikatornya dalam tahapan pemilu dan pilkada lebih banyak temuan Bawaslu langsung dari pada laporan masyarakat terkait pelanggaran di setiap tahapannya," jelas Abhan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Satriadi menerangkan acara yang digelar di salah satu hotel di Palangka Raya itu diikuti oleh sejumlah media, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan organisasi masyarakat.
Turut sebagai pemateri, seperti komisioner Bawaslu Kalteng, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah.
"Ini juga penting dilakukan mengingat pada Pemilu dan Pilkada ada hal yang tak cukup didekati dengan legalitas formal tetapi didekati dengan partisipasi masyarakat dan kultural," kata Satriadi.
Pendekatan itu seperti untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong, kampanye hitam dan kampanye yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
"Melalui kehadiran para peserta tersebut pihaknya berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada 2024 semakin meningkat," jelas Satriadi.
