KSP: Instrumen APBN Terus Bekerja Pulihkan Ekonomi

SinPo.id - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S mengatakan instrumen APBN telah bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi.

Termasuk kata dia kinerja kementerian/lembaga dalam melakukan percepatan belanja dan pelaksanaan program-program penanganan Covid-19.

 "Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen dan langkah yang jelas untuk memulihkan perekonomian," ucap Panutan S. Sulendrakusuma.

Meski begitu, kata Panutan, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan menyelesaikan permasalahan implementasi yang muncul di lapangan.

Dengan demikian program-program pemulihan ekonomi pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negara untuk membantu kehidupan mereka.

Ia merinci, kerja keras APBN melalui sisi belanja juga didukung oleh sisi penerimaan. Realisasi Belanja Barang K/L sampai dengan April 2021 tumbuh 87,1% (yoy) dimana pada tahun 2020 pada angka -19,0%.

"Ini dipengaruhi oleh dukungan penanganan Kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi," ucap dia.

Panutan menuturkan terlihat kementerian seperti Kemenkes, Kemkop UKM, Kem PUPR, Kemenhan dan Kemenag mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan

Begitu juga realisasi belanja modal yang tumbuh cukup signifikan atau naik 132,4% (yoy).

"Dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian," tutur Panutan.

Panutan menyebut belanja modal K/L sampai dengan April 2021 mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 132,4% jika dibandingkan dengan April 2020 yang hanya sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 30,5%.

Kementerian PUPR misalnya, menggunakan anggaran untuk pembayaran kontrak infrastruktur konektivitas (jalan) dan prasarana irigasi. Kemenkes untuk pengadaan obat dan vaksin.

Kemensos untuk penyaluran Bansos  antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai), Kemen KUKM untuk pencairan bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kemendikbud untuk penyaluran PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Kuota Internet Tahap I.

"Kemenkeu untuk pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel di BLU Kelapa Sawit," tutur dia.

Sementara itu, kata Panutan realisasi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) sampai dengan 21 Mei 2021 mencapai Rp183,98 triliun (atau 26,3% dari pagu).

Hingga April 2021, belanja negara dan pembiayaan investasi tumbuh signifikan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Belanja negara hingga April 2021 sebesar Rp723,0 triliun (tumbuh 15,9%), sebagai stimulus ke perekonomian dan akselerasi penanganan Covid-19.

"Kebijakan kontrasiklus ini memang sedang digencarkan Pemerintah untuk dilakukan sebesar mungkin pada kuartal 1. Terlebih dengan antisipasi terjadinya lonjakan Covid-19, maka banyak dilakukan refocusing pada belanja negara," imbuh Panutan.

Panutan menjelaskan, belanja diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan melindungi masyarakat serta membantu UMKM.

Hal Ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan serta menciptakan resilensi atau kemampuan beradaptasi terhadap kondisi pandemi.

Sementara untuk Belanja Non-KL juga tumbuh sebesar 17,7%. Yakni didukung manfaat pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program pra-kerja serta transfer ke Daerah dan Dana Desa tumbuh 0,9%.

Pembiayaan investasi juga tumbuh 552,0%. Termasuk pencairan investasi pada LMAN pembebasan tanah untuk Proyek Strategis nasional (PSN) mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, Panutan menuturkan realisasi belanja Bansos KL sampai dengan April 2021 sesuai/sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

Yaitu dimanfaatkan untuk pelaksanaan PKH, Program Sembako, dan Bansos Tunai dalam rangka PEN, serta pelaksanaan bantuan iuran PBI JKN, bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar untuk anak sekolah.

Realisasi Bansos sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp61,4 triliun tumbuh 0,1% (yoy).

"Manfaat langsung kepada masyarakat adalah pemberian bantuan iuran jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin peserta PBI JKN Rp154 triliun," ungkap Panutan.

Selain itu, ada juga pemberian sembako kepada 15,9 juta KPM senilai Rp11,9 triliun.

Kemudian penyaluran Bansos Tunai pada 9,6 juta KPM dengan nilai Rp11,1 triliun,  pemberian Bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM senilai Rp13,7 triliun, pemberian KIP Kuliah untuk 906,9 ribu mahasiswa senilai Rp4,2 triliun. Serta penyaluran PIP kepada 9,9 juta siswa senilai Rp5,2 triliun.

Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat. Utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja.

"Realisasi subsidi sampai dengan April 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi listrik akibat adanya carry over penjualan tahun 2020 ke Januari 2021," jelas Panutan.

Sementara untuk PPh Pasal 21 juga ikut membaik ditopang adanya peningkatan pembayaran atas STP dan pembayaran kepada PNS/TNI/Pejabat negara (Tunjangan Profesi Guru yang dibayar triwulanan).

PPh 22 Impor masih terkontraksi dalam akibat pemanfaatan insentif pembebasan PPh 22 impor. PPh OP terdapat pergeseran JT PPh Tahunan di tahun 2020 ke bulan April.

 "PPh Badan tumbuh sangat baik ditopang oleh PPh Tahunan yang melonjak akibat menurunnya kredit pajak karena pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh 22 impor dan Pengurangan Angsuran PPh 25 tahun sebelumnya," ujar Panutan.

Adapun PPh 26 tumbuh karena peningkatan pembayaran atas ketetapan Pajak. PPn DN tumbuh positif  seiring pemulihan ekonomi dan konsumsi dalam negeri.

"Meski begitu, PPN impor melambat namun masih tumbuh double digit seiring dengan aktivitas impor yang masih tumbuh," katanya.