PDIP Tak Mau Berkoalisi Di Pilpres 2024, Ini Tanggapan Demokrat
SinPo.id - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi pernyataan PDIP yang memastikan tak akan berkoalisi dengan Demokrat pada pilpres 2024. Ia menilai masing-masing Partai Politik memiliki konsepsi dan cara pandang masing-masing dalam hal membangun koalisi, termasuk kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dan dipedomani. Partai Demokrat pun demikian.
"Dalam hal membangun koalisi, Partai Demokrat telah memiliki pengalaman selama dua periode mengawal Pemerintahan SBY merajut dan mengkonsolidasikan koalisi partai-parati pendukung pemerintah pada masa itu," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (29/5).
Ia menambahkan dari pengalaman tersebut Demokrat memaknai bahwa politik itu senantiasa cair dan dinamis, dan prinsip koalisi senantiasa dibangun atas azas kesamaan kepentingan dan kesamaan cara pandang dalam mewujudkannya. Secara garis besar di era reformasi ini pembagian partai politik terbagi atas dua kategori yaitu partai nasionalis dan partai Islam.
"Dalam prakteknya tak ada kendala dan masalah dalam membangun koalisi baik sesama partai nasionalis maupun antara partai nasionalis dengan partai Islam," katanya.
Ia menegaskam Partai Demokrat adalah partai nasionalis yang ideologinya Pancasila dengan azas nasionalisme religius. Secara empirik Partai Demokrat pernah berkoalisi dengan sesama partai nasionalis maupun dengan partai Islam, dan tak ada persoalan sama sekali, malah saling menguatkan karena masing-masing partai politik memiliki keunggulan komparatif.
Merespon pernyataan Sekjen PDIP Bung Hasto, ia mengatakan tentu sah-sah saja jika membuat pernyataan seperti itu, namun menimbulkan pertanyaan apabila yang dikemukakan sebagai faktor pembatas yang menjadi penghalang koalisi adalah faktor ideologi dan karakteristik Parpol.
"Karena seluruh variabel-variabel yang dipresentasikannya dimiliki juga dalam koalisi partai politik yang tergabung dikoalisi Pemerintahan Jokowi di bawah koordinasi PDIP saat ini. Jadi apa yang disampaikannya kontradiktif," katanya.
Ia melanjutkan secara empirik Partai Demokrat belum pernah berkoalisi dengan PDIP, namun tak ada hal yang sifatnya mendasar apalagi secara ideologis yang menjadi penghalang untuk kemungkinan membangun koalisi dikemudian hari. Ingat pameo dalam politik, tak ada kawan dan lawan yang abadi kecuali kepentingan.
"Terkait dengan upaya pendiskreditan Hasto terhadap Pak SBY yang dijuluki sebagai Bapak Bansos kami pandang sebagai ekspresi kekecewaan karena pada masa itu dua kali berturut-turut kalah dalam Pemilu berhadapan dengan Pak SBY," katanya.
Menurutnya, semua yang mengerti ekonomi dan kebijakan publik bisa memahami dan menerima bahwa kebijakan Pak SBY pada masa itu sangat tepat dengan memberi program Bansos dan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat yang kala itu terjadi krisis ekonomi global pada 2008 dan sebagai kompensasi atas kenaikan BBM sehingga perekonomian nasional tetap terjaga dan terus tumbuh.
