Kebocoran Data Masalah Besar, Fraksi PAN Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan

SinPo.id - Sikap BPJS Kesehatan yang seolah-olah masih belum mengakui adanya kebocoran data disesalkan Komisi IX DPR RI.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut Saleh, persoalan kebocoran data ini merupakan masalah besar dan tak bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban lembaga tersebut.

"Pada tanggal 20 Mei BPJS sudah melakukan dugaan peretasan, lalu berkoordinasi dengan banyak pihak seperti Badan Sandi Negara, Cyber Kementerian Pertahanan hingga IT Security Expert. Tapi sampai titik ini belum mengakui ada kebocoran,” ujar politisi PAN ini.
 
Kata Saleh, koordinasi yang BPJS Kesehatan dengan berbagai pihak yang disinyalir memahami dunia IT dan data security tersebut adalah pertanda lembaga pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu telah menyimpulkan adanya kebocoran data.

Belum lagi, BPJS Kesehatan juga melakukan pengamanan  dengan meminta penutupan akses terhadap situs yang diduga membocorkan data peserta itu.

"Karena itu BPJS harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Ini juga menyangkut soal kedaulatan," ungkap Saleh.

Saleh menegaskan bahwa kebocoran data sama halnya dengan membiarkan orang masuk wilayah negara secara ilegal, di tengah perang informasi di zaman ini.

"Ada pandangan bahwa seseorang dapat menguasai orang lain melalui akses data pribadinya," demikian Saleh.