Novel Baswedan CS Dibebastugaskan, Ketua KPK Pastikan Tak Ada Kasus yang Berhenti

SinPo.id, 

Ketua Komisi Pemberanntasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memastikan, penanganan perkara di lembaga antirasuah tidak ada yang berhenti, meski Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya dibebastugaskan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami ingin pastikan membawa seluruh proses penyelidikan penyidikan penuntutan harus tetap berjalan," ujar Firli saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, (23/5).

Firli juga memastikan, tidak ada perkara yang lambat penanganannya, meski 75 pegawai KPK dibebastugaskan. Sebab, sistem penanganan kasus di KPK sudah berjalan dengan baik. Selain itu,  tugas mereka telah diserahkan kepada pimpinannya.

"Pimpinannya kemudian yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti," tegas Firli.

Sementara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hasil TWK, mantan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu mengaku enggan mengomentarinya.

"Terkait dengan bagaimana respon KPK terkait dengan arahan presiden. kami pimpinan KPK dan Sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural, terus bekerja dengan tidak memberikan komentar," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berkomitmen tinggi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi abdi negara juga harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Atas dasar itu, dia meminta agar hasil TWK tidak dijadikan dasar untuk memecat 75 pegawai KPK tidak lolos.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ujar Jokowi dalam Konferensi Pers yang ditayangkan YouTube Channel Sekretariat Presiden.

Sementara terkait materi yang ada di dalam TWK, menurut Jokowi, itu bisa dimasukkan melalui pendidikan kedinasan. Makanya, Jokowi juga mendesak adanya langkah-langkah perbaikan baik di level individu pun organisasi.

"Saya minta kepada para pihak terbaik khususnya Pimpinan KPK, Menteri PANRB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi program 75 pegawai kpk yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," tandas Jokowi.