Waka DPD RI Minta Pemerintah Tertibkan Prokes Di Pusat Perbelanjaan
SinPo id, Jakarta - Belakangan pusat grosir Pasar Tanah Abang dibanjiri pengunjung. Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan tanggapan terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menyebut sebanyak 87.000 orang memadati pasar Tanah Abang, pada Sabtu, 3 Mei 2021 kemarin.
" Saya sangat cemas melihat aktifitas keramaian yang membludak tersebut. Jika terus dibiarkan maka akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca lebaran. Maka pemerintah harus melakukan upaya penertiban di titik-titik pasar atau pusat keramaian lainnya", kata Sultan dalam keterangan tertulis yang diterima SinPo.id, Minggu, 2 Mei 2021.
Sultan juga melanjutkan bahwa pemerintah ditiap tingkatan daerah dan pusat harus bekerja keras dalam mengatasi potensi keramaian dan berakibat kepada lonjakan kasus Covid-19 nantinya.
" Dipusat keramaian harus ada protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjung. Dan bila perlu disiapkan tempat sekaligus alat tes kesehatan, penjagaan ketat oleh pihak kepolisian seperti pengetatan mudik diperbatasan daerah. Maka bagi pengunjung yang tidak memiliki hasil rapid atau bentuk Surya serta bukti kesehatan lainnya tidak diperbolehkan masuk mall Dan lingkungan pasar", ucap Sultan.
Dan yang paling penting menurut senator muda asal Bengkulu tersebut bahwa pemerintah kita tidak boleh terlihat tidak konsisten terhadap aturan Prokes dalam menghadapi Pandemi. Misal satu pihak kita melarang mudik, tapi dipihak lain justru mall, pasar, dan tempat rekreasi justru ramai. Sebab, kata dia, jika ingin berhasil dalam melawan pandemi, kebijakan harus diterjemahkan kan secara penuh dan utuh, tidak boleh parsial.
" Tantangan kita adalah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mampu menyelaraskan kebijakan terhadap penanganan Pandemi Covid-19. Tidak boleh beda-beda persepsi dan sikap. Langgamnya harus sama", tuturnya
Sultan juga mengimbau kepada masyarakat agar membangun kesadaran dalam membatasi diri dalam kerumunan. Baginya, sekuat apapun pemerintah mengeluarkan larangan dan batasan, tanpa gerakan kolektif masyarakat maka tidak akan pernah berhasil apapun bentuk kebijakan, program dan skema yang diinginkan pemerintah.
Terakhir Sultan sangat menyesalkan kenapa kasus Covid-19 di Indonesia yang terus signifikan. Adapun saat per hari ini kasus masyarakat yang terinfeksi virus Corona bertambah 4.512 kasus dengan total 1,67 juta orang yang pernah terinfeksi.
"Kasus tiap hari bertambah, begitupun dengan varian baru yang telah masuk ke Indonesia. Maka harus ad upaya pencegahan dan penindakan terhadap virus Covid-19. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah mengenai kebijakan terkait Covid jangan melihat dari sisi populis dan tidak populisnya saja. Sebab yang harus diutamakan adalah keselamatan serta kesehatan rakyat banyak", tutupnya.
