Cek Kondisi Lumpur Lapindo, BHS: Tak Ada Perubahan Pergerakan
sinpo, Anggota DPR periode 2014-2019, Bambang Haryo bersama dengan perwakilan dari PPLS (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo) melakukan pengecekan di tanggul lumpur Lapindo. Mereka juga mengecek kondisi dua sesar yang melewati lumpur Lapindo yaitu sesar siring dan sesar watukosek di wilayah Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin - Sidoarjo yang turut hadir juga Kepala Desa di wilayah tersebut.
"Dalam pengecekan kondisi lumpur lapindo terkini pasca gempa yg terjadi di Malang, disertakan juga data foto kondisi tanggul serta sesar yg baru selesai dilakukan pengamatan dan riset oleh PPLS, hasilnya baru selesai tanggal 13 April 2021, disampaikan bahwa seluruh dinding tanggul Lapindo dalam keadaan tidak ada kerusakan ataupun keretakan dan bahkan kedua sesar tersebut juga tidak ada perubahan pergerakan yang mengakibatkan semburan daripada lumpur itu bertambah besar," katanya lewat akun instagramnya, Senin (19/4/2021).
Ia menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan satu sistem penyelamatan bila terjadi suatu bencana dengan membuat satu perencanaan dan mengaplikasikan “Mitigasi Bencana” denga menyiapkan dan menempatkan pos penjagaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yg bekerjasama dg Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).
"Untuk segera merencanakan pemasangan Early Warning System (EWS) atau peringatan dini pada saat terjadinya satu gejala bencana yg dimana penempatan sirine atau tanda bahaya ada di desa-desa sekitar wilayah lumpur dan merencanakan bagaimana penyelamatan warga menuju ketempat titik kumpul (Assembly Point)," katanya.
Informasi Kabag TU PPLS Hikmad Ratara Reza yang sudah melakukan pengecekan dan riset dengan Ground Penetrating Radar (GPR) pada GPS untuk cek kondisi tanggul dan sesar Lumpur Lapindo hasilnya tidak ada perubahan akibat gempa tersebut, terutama kedua sesar yg mempengaruhi besarnya semburan lumpur dan semua tanggul dalam keadaan aman, hanya setiap tahunnya tanggul mengalami menutunan 9cm.
Migasi bencana sudah dibuat satu perencanaan tindak darurat (RTD) saat ini sudah disampaikan yg beberapa waktu lalu kepada BAPEDDA Sidoarjo dan masih mununggu legalisasi penandatanganan dari Bupati Sidoarjo, dan bila sudah ditandatangani maka pelaksanaan mitigasi bencana yg saya harapkan bisa direalisasikan.
"Saya juga menekankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk ikut mengusahakan, mengasuransikan warga dan harta bendanya, rumah dan tanahnya untuk menjamin penggantian bila terjadi peningkatan luas peta terdampak maupun bila terjadi bencana, serta masyarakat tidak akan mengalami kesulitan menunggu penggantian dari Pemerintah Pusat seperti yg ada sampai dg saat ini, masih banyak yg belum tercover penggantiannya," katanya.
