Bamsoet Ingatkan Ini Pada KPU dan Bawaslu
sinpo, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan potensi pelanggaran, terutama politik uang dikhawatirkan marak menjelang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah. Untuk itu, ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya politik uang tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mencederai Pilkada.
"Mengingat, semakin kecil lingkup wilayah pemungutan suara, maka semakin tinggi potensi pelanggaran yang terjadi," kata Bamsoet dalam pernyataan tertulis yang diterima sinpo, Selasa, 13 April 2021.
Selain itu, ia menyebut agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI-Polri guna memetakan wilayah rawan kerusuhan ataupun rawan pelanggaran, dengan menempatkan anggota Polri dan TNI sebagai upaya dalam menjamin keamanan serta kesuksesan penyelenggaraan PSU.
"Meminta komitmen jajaran Bawaslu di daerah-daerah yang menggelar PSU dan penghitungan suara ulang untuk tidak mengendurkan kewaspadaan, khususnya melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang saat PSU. Diharapkan Bawaslu tidak tebang pilih dalam menindak kandidat tang melanggar peraturan, mengingat pelaksanaan PSU sebagian besar berlangsung saat Ramadhan yang artinya kegiatan keagamaan seperti pembagian zakat rentan ditunggangi kepentingan politik, " tuturnya.
