Komisi IX DPR Berharap KemenPUPR Beri Program Rumah Subsidi Khusus Wartawan
sinpo, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Fadholi meminta pemerintah segera memberikan program bantuan khusus kepada para jurnalis atau wartawan dan insan pers yang terdaftar resmi di Dewan Pers. Terlebih, menurut dia, bagi mereka yang belum memiliki tempat tinggal tetap.
Kerena Fadholi menilai, jurnalis dalam Undang-Undang (UU) diakui sebagai buruh, sehingga tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan dan kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan media, tetapi juga tanggungjawab negara.
"Insan pers sebagai warga negara yang mempunyai fungsi menjalankan pelaksanaan pilar keempat demokrasi, layak mendapat jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan, termasuk sandang dan pangan," ujar Fadholi saat ditemui disela-sela rapat Komisi IX DPR, Rabu, 7 April 2021.
"Saya juga paham, tidak semua wartawan punya rumah sendiri. Masih banyak temen wartawan yang ngontrak rumah. Untuk itulah, KemenPUPR harus memberikan program khusus, misalnya membuat program rumah subsidi bagi wartawan. Dan ketika itu terpenuhi, saya meyakini, kinerja wartawan akan meningkat, dan ekonomi keluarganya juga akan terpenuhi, sejahtera minimal," paparnya.
Sebagai pilar keempat demokrasi, menurut dia, pers memiliki tanggungjawab yang sangat besar sebagai agen kebudayaan agen perubahan sekaligus agen edukasi kepada masyakarakat.
“Pers juga menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa. Namun dibalik tanggungjawab insan pers tersebut, faktanya hingga saat ini wartawan sebagai pekerja media, masih jauh dari kata sejahtera,” papar Fadholi.
Ia juga mengaku sangat perihatin dengan kondisi insan pers di Indonesia, terlebih ketika pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Saya ikut perihatin, karena selama ini belum ada sekalipun pembahasan serius di Pemerintahan mengenai kesejahteran wartawan," kata Fadholi.
Menurut dia, perhatian kepada wartawan tidak harus spesifik seperti buruh atau pekerja lainnya.
“Yang saya maksud, pekerja media ini kan sebenarnya butuh perhatian pemerintah. Terutama dari Kementerian terkait seperti Kemenaker, Kemenkes, Kemensos dan KemenPUPR. Kalau yang ada rejeki lebih dan bekerja di perusahaan besar okelah, BPJS bisa bayar sendiri, tapi kalau yang tidak, saya mohon maaf bukan berniat merendahkan temen-temen media yang kecil, tapi kan ini kasihan, siapa yang bayar," urai Fadholi.
Untuk itu, selain KemenPUPR, dirinya juga mendesak Menaker Ida Fauziyah agar segera menyusun, membuat, dan melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan.
“Temen-teman wartawan ini kan perlu dibina. Kita harus bisa memikirkan nasibnya hingga masa tuanya nanti. Harus ada jaminan masa tua bagi wartawan. Harus ada pembinaan dan perhatian lah dari pemerintah," terang dia.
"Sekali lagi, saya minta program kongkrit dari Menaker terhadap semua tenaga kerja termasuk wartawan. Kemudian langkahnya seperti apa. Menaker harusnya tahu pekerja media ini jumlahnya berapa, wartawan di Indonesia ini ada berapa? yang resmi tercatat di Dewan Pers. Menaker juga harus tahu, berapa gaji atau salery mereka, Kemaneker kan ada program pelatihan terhadap pekerja lain, terus untuk wartawan kapan? kan wartawan juga pekerja," sambung dia.
Kemudian Fadholi juga meminta kepada Kemenaker untuk menyiapkan program yang kongkrit termasuk pelatihan ekonomi.
“Kan wartawan juga boleh punya ketrampilan lain. Ini kan gak menyalahi aturan, misalnya mau bisnis online atau apapun kan butuh pelatihan dan bantuan. Jadi wartawan itu juga butuh pelatihan ekonomi," tegas Fadholi. (VA)
