PKS Minta Pemerintah Tindak Tegas Peredaran Masker Palsu
sinpo - Peredaran masker medis palsu terungkap berawal dari adanya donasi masker respirator N95 merek 3M kepada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) dari masyarakat. Setelah diteliti, masker berstandar Amerika Serikat tersebut ternyata palsu.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar melakukan penindakan tegas karena masker palsu tidak aman digunakan saat berhadapan dengan pasien COVID-19. "Masker adalah alat utama pelindung diri yang digunakan tenaga kesehatan. Jika yang digunakan adalah masker palsu maka ini akan membahayakan nyawa mereka saat berhadapan langsung dengan pasien COVID-19," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (06/04/2021).
Hal yang disampaikan Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS ini dikonfirmasi kebenaranya oleh Satgas COVID-19. Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Mariya Mubarika, yang menyatakan bahwa peredaran masker medis palsu menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banyak tenaga kesehatan di Indonesia terpapar COVID-19.
"Saya meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk membongkar peredaran masker palsu ini sampai ke akar-akarnya, jangan hanya di tingkat penjual eceran. Saya menduga ada jaringan yang mengedarkan masker medis palsu secara masif, bahkan dapat diperoleh dengan mudah melalui pasar online," katanya.
Temuan ini, kata Netty, menambah panjang daftar masalah penanganan COVID-19 dan membuat nasib tenaga kesehatan kian dipertaruhkan. "Kita sedang berperang melawan pandemi dan para nakes yang berada di zona merah seharusnya mendapat perlindungan penuh dari pemerintah. Nyatanya, beragam persoalan membelit mereka, mulai dari soal insentif yang tertunda, jam kerja yang panjang hingga harus membeli sendiri alat pelindung diri seperti masker. Ditambah lagi sekarang dengan fakta beredarnya masker medis palsu di pasaran. Kita kok seperti maju berperang dengan modal nekat, ya? Dimana jaminan perlindungan negara terhadap nakes?," tanya Netty prihatin.
Netty mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan penggunaan anggaran COVID-19 yang amat besar itu guna memastikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. "Gunakan anggaran COVID-19 yang besar tersebut dengan skala prioritas. Perlindungan pada nakes adalah prioritas, lengkapi dan sediakan APD mereka dengan baik. Pastikan insentif dibayarkan sesuai waktunya. Beri kesempatan istirahat yang cukup dengan dukungan tenaga kesehatan cadangan atau relawan," ujar Netty.
Terakhir Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak ada pihak atau oknum yang menjadikan COVID-19 sebagai lahan bisnis guna mencari keuntungan pribadi atau kelompok, apalagi melalui cara - cara yang melawan hukum.
"Saya mengingatkan kepada pemerintah agar menjaga situasi kondusif dengan tidak membiarkan siapapun menjadikan bencana non-alam seperti COVID-19 sebagai lahan mengeruk keuntungan. Ini adalah bencana bagi kita semua, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi seperti menjual masker palsu yang dapat membahayakan nyawa manusia," tandasnya.
