Presiden: Penanganan Kasus Covid-19 Sejalan dengan Pemulihan Ekonomi

Laporan: Tisa
Jumat, 26 Maret 2021 | 15:09 WIB
Presiden Joko Widodo ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, (26/3/2021). (Foto: Biro Pers Setpres).
Presiden Joko Widodo ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, (26/3/2021). (Foto: Biro Pers Setpres).

sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo terus mengingat jajarannya untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan. Hal ini penting dilakukan meskipun kasus harian Covid-19 mulai menunjukkan tren penurunan.

Hal itu disampaikannya ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, (26/3/2021).

"Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati," ucapnya.

Ia juga menegaskan selalu memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di setiap daerah. Menurutnya, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan secara seimbang.

Ketika penyebaran sudah relatif terkendali, secara perlahan fokus perlu ditingkatkan untuk pemulihan sektor ekonomi yang terdampak. Namun, dua hal tersebut harus dapat dicermati dengan baik dalam pelaksanaannya.

"Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya begitu buka pasar, Covid-nya naik dua kali, setop. Kalau tidak (setop), covidnya tidak dapat (kasus naik terus), ekonomi juga tidak dapat (ekonomi turun terus). Hati-hati karena ini berhubungan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, presiden meminta agar para bupati di seluruh Indonesia supaya program vaksinasi massal di daerah dikawal secara ketat. Seperti dalam kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada 24 hingga 25 Maret 2021 lalu, presiden hendak memastikan distribusi vaksin mampu menjangkau wilayah terpencil dan proses vaksinasinya juga berjalan baik.

Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, presiden meminta agar prioritas pemberian vaksin juga turut dikawal. Pemerintah daerah diminta mampu secara detail mengetahui persoalan di tiap-tiap daerah.

"Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu," katanya.

Untuk diketahui, acara pembukaan Munas V Apkasi tahun 2021 selain digelar secara terbatas di Istana Negara, juga dilakukan dan diikuti secara virtual oleh para bupati beserta jajarannya di masing-masing daerah. 

Hadir secara langsung di Istana Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI