Vaksinasi Masyarakat Rentan, Kalangan Disabilitas Jadi Prioritas
sinpo, JAKARTA - Pemerintah kian gencar melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat rentan guna mencapai target kekebalan komunal (herd immunity) secara maksimal.
Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, kini pihak swasta pun telah banyak melakukan kegiatan pemberian vaksinasi kepada masyarakat.
Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni yang terdiri dari alumni Sekolah Santa Ursula, Santa Theresia, dan Santa Maria yang berkolaborasi dengan Lembaga Darya Dharma dan Nahdatul Ulama.
Pelaksanaan vaksinasi yang dinamakan Sentra Vaksinasi Serviam itu menargetkan sebanyak 500 orang per hari dapat divaksin, dengan rincian 400 orang lansia dan 100 penyandang disabilitas.
Kegiatan vaksinasi ini pun mendapat perhatian khusus dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Staf Khusus Milenial Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia.
Keduanya menyempatkan diri meninjau langsung ke lokasi pelaksanaan vaksinasi tersebut, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Menkes mengatakan bahwa kegiatan ini patut dicontoh oleh pihak swasta yang lainnya dalam rangka membantu pemerintah dalam hal pemberian vaksin anti-Corona.
Ia menyebut, saat ini pemerintah menggunakan metode berbasis resiko, artinya pemerintah sedang fokus memberikan vaksinasi kepada tenaga medis dan masyarakat rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Hal ini, menurutnya penting dilakukan karena mereka memiliki tingkat penularan virus Corona yang tinggi. Barulah setelah itu, masyarakat umum yang divaksinasi.
"Masyarakat umum sabar rencananya bulan Juli karena vaksinnya terbatas dan kita berbasis resiko. Resiko yang pertama yang paling tinggi adalah tenaga medis karena setiap hari terpapar virus Corona karena ada 1,5 juta harus disuntik vaksin," terangnya.
Sementara kelompok lansia, menjadi prioritas karena virus ini tidak mematikan bagi kalangan usia muda. Bahkan, kelompok anak muda, tidak perlu dirawat bila terjangkit virus ini.
“Paling isolasi sudah sembuh kalau lansia kena COVID-19 itu beresiko. Maka, kita harus lindungi lansia terlebih dahulu yang berjumlah 21,6 juta jiwa yang disuntik baru 5 persen," tuturnya.
Selain itu, penyandang disabilitas juga mendapatkan vaksinasi di kegiatan tersebut. Menkes pun menyambut baik dengan diberikannya vaksinasi untuk penyandang disabilitas.
Ia mengaku akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi secara meluas bagi penyandang disabilitas. Bahkan, ia mengaku kaget saat berdiskusi dengan Angkie bahwa jumlah penyandang disabilitas itu banyak.
Angkie yang hadir menemani Menkes mengatakan, program vaksinasi ini selaras dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jangan sampai penyandang disabilitas tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah.
Stafsus Milenia menambahkan, berdasarkan Riset Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah disabilitas yang berusia 18-59 tahun berjumlah 34,4 juta jiwa.
Pemerintah berupaya keras agar disabilitas dapat divaksin semuanya dengan catatan memenuhi syarat untuk divaksin.
"Saya menyambut baik program vaksinasi ini, artinya arahan Bapak Presiden Joko Widodo diterapkan oleh instansi terkait bahkan oleh pihak swasta,” kata Angkie.
Hal ini, lanjutnya, juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah telah membuka vaksinasi untuk kelompok masyarakat rentan.
“Oleh sebab itu, kebijakan kebijakan dari pemerintah terkait penyandang disabilitas bisa diimplementasikan," ujar Angkie.
Hal ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas itu beragam, seperti disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik.
“Mereka inilah yang mendapat perhatian dari pemerintah,” tegas Angkie.
Ke depan, ia mengharapkan vaksinasi ini bisa berjalan lancar dan diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia karena vaksinasi ini halal dan aman.
