Jokowi Sebut PPKM Skala Mikro Lebih Efektif Tekan Kasus COVID-19
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan uoaya pemerintah untuk terus menurunkan angka kasus positif COVID-19 melalui sejumlah kebijakan.
Kebijakan tersebut, kata Jokowi, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi pemerintah, terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.
Saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/02/2021) lalu, Presiden mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil.
"Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi," ujar Jokowi.
Sedamgkan untuk kasus aktif bila diingat, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu hingga 9 ribu.
Menurut Presiden, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas.
Presiden mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi COVID-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina.
"Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena," ungkapnya.
Ia menegaskan, bila penularan terjadi di satu kelurahan, maka menurutnya cukup kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota.
Kebijakan serupa PPKM skala mikro, lanjutnya, juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India.
Kepala Negara menyebut bahwa India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown_secara luas, melainkan karantina dalam skala mikro.
"Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro," jelasnya.
Presiden memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW.
Selain itu, menurutnya perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.
"Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita di _dashboard_ kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali," jelasnya.
