Demokrat Pertanyakan Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu dan Dorong Revisi UU ITE

sinpo - Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat Irwan Fecho mengapresiasi konsen Jokowi terhadap UU ITE. Tapi menurutnya, tidak ada usulan revisi UU ITE oleh pemerintah. 

"Yang benar adalah usulan revisi UU ITE itu sudah masuk long list Prolegnas Perubahan RUU TAHUN 2020-2024 yang ditetapkan oleh DPR RI," katanya dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, kalau memang dianggap prioritas oleh presiden Jokowi maka kemungkinan masing-masing Fraksi di DPR RI akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam prolegnas prioritas 2021.

"Tetapi menurut saya yang tidak kalah pentingnya masyarakat perlu tahu itu justru Revisi UU Pemilu itu sudah disetujui seluruh fraksi di Baleg untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021," katanya. 

Ia juga mempertanyakan apa pertimbangan presiden Jokowi menolak revisi UU Pemilu yang dianggap prioritas oleh DPR RI dan kemudian justru mencoba mendorong isu UU ITE yang di DPR RI tidak menjadi pembahasan dalam prolegnas prioritas 2021.

"Pointnya kan kita apresiasi UU ITE jd konsen presiden dan kemungkinan ditindak lanjuti DPR RI jika presiden minta prioritas untuk direvisi. Cuma kan boleh nanya karena faktanya RUU Pemilu itu sudah disetujui baleg untuk prolegnas prioritas tapi kok beliau ngga setuju? dan malah konsen ke UU ITE yang justru di DPR ngga masuk prioritas," katanya.

Ia mendukung pernyataan Presiden yang meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE. "Karena selama ini banyak sekali korban dari UU ITE ini karena adanya kritik atau pernyataan yang berbeda dalam merespon kebijakan penguasa atau pemerintah," katanya.