Kesal, Jokowi Sebut Implementasi PPKM Tidak Konsisten
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya soal pentingnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Kepala Negara menegaskan, esensi dari kebijakan yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini, ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat.
Selain itu, dirinya menegaskan hasil akhir dari PPKM adalah untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia dengan hasil maksimal, sebagaimana yang diharapkan pemerintah.
Namun, Kepala Negara justru kesal karena yang terjadi saat ini pemberlakuan PPKM justru tidak efektis sebagaimana mestinya.
“Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujar Jokowi melalui keterangan pers di Jakarta baru-baru ini,.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens.
Jokowi mengharapkan, mereka berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi, mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
Sosialisasi disipin soal protokol kesehatan ini, lanjutnya, perlu melibatkan para tokoh masyarakat dan agama agar bisa menarik perhatian masyarakat.
“Hal yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa," jelasnya.
Setelah itu, Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD agar menyampaikan lebih lanjut soal efektifitas sosialisasi kedisiplinan PPKM di tengah masyarakat.
"Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog dalam penanganan pandemi COVID-19 ke depan.
"Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif," tandasnya.
