Presiden Ingatkan BKKBN Pegang Kendali Pencegahan Stunting
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah menargetkan percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan, hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024.
Ia meyakini, meskipun tidak mudah hal tersebut dapat dicapai jika pelaksanaan di lapangan dapat dikelola dengan baik.
“Target kita (tahun) 2024 itu (prevalensi stunting) 14 persen. Bukan angka yang mudah," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/01/2021).
Kepala Negara meyakini yang terjadi lapangan, penanganan masalah stunting ini dikelola dengan manajemen yang baik karena bukan angka yang sulit diraih.
Menurutnya, untuk mempercepat upaya penurunan prevalensi stunting tersebut, Presiden telah menugaskan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi ketua pelaksana.
Disampaikannya, BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah ini nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga terkait.
“BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini, Sekali lagi, kegiatan-kegiatan itu nantinya akan dikoordinasi oleh Menko PMK dan ketua pelaksanaannya ada di Kepala BKKBN,” tegas Presiden.
Prevalensi stunting di Indonesia, lanjutnya, pada tahun 2014 berada pada angka 37 persen dan berhasil ditekan hingga mencapai angka 27,6 persen pada tahun 2019.
Namun angka tersebut diperkiraan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda.
"Agar target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2024, dapat diwujudkan dengan baik oleh BKKBN melalui sejumlah program-programnya," pungkasnya.
