Pemerintah Jamin Distribusi Vaksin COVID-19 ke Daerah Merata

Laporan: Tisa
Rabu, 06 Januari 2021 | 11:53 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito (Foto: Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito (Foto: Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)

sinpo, JAKARTA - Satgas Penanganan COVID-19 memastikan, vaksin virus korona kini sedang intensif didistribusikan ke berbagai daerah, meski tahal uji klinik fase 3 belum selesai dilakukan. 

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin yang sedang berjalan.

"Badan POM juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi pengadaan vaksin secara berkala," kata Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (05/01/2021). 

Adapun evaluasi, kata dia, dimulai dari tahapan pre klinik, sampai dengan uji klinik fase 1, 2 dan fase 3 yang sedang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. 

"Termasuk juga uji klinis yang dilakukan Brazil dan Turki. Uji klinis fase 3 telah selesai, barulah Badan POM mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA). 

Pada intinya, lanjut Wiku, upaya distribusi yang telah dilakukan ini bertujuan menjamin ketersediaan vaksin yang merata, dengan prosedur kehati-hatian dengan memanfaatkan waktu yang ada. 

"Pemerintah menjamin distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin," ungkapnya.

Wiku menambahkan, pada saat kedatangan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, BPOM telah memberi sertifikat Lot Release.

Sertifikat ini, kata dia, dimaksudkan sebagai upaya dalam mengawal mutu vaksin virus korona yang masuk ke Indonesia. 

Ia memastikan, vaksin yang saat ini sedang didistribusikan ke berbagai daerah, akan tetap diawasi secara ketat oleh otoritas terkait.

"Diawasi dengan melakukan sampling berbasis risiko di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia," imbuh pria bergelar profesor ini. 

Sedangkan terkait penyuntikan vaksin, Wiku menegaskan pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. 

Penyuntikan vaksin, lanjutnya, baru akan dijalankan setelah EUA yang didasarkan hasil data saintifik dikeluarkan Badan POM. 

"Bapak Presiden (Joko Widodo) juga akan menerima vaksin, jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM," ungkap Guru Besar bidang Kesehatan Masyarakat ini.

Dirinya mengharapkan melalui adanya komitmen ini, vaksinasi COVID-19 bisa berlangsung secara efektif. 

"Agar kemudian masyarakat luas bisa menerima vaksin COVID-19," pungkas Jubir Satgas.  

BERITALAINNYA
BERITATERKINI