DPR Dorong Pemerintah Buat Sistem yang 'Paksa' Warga Binaan Berdaya Guna
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendorong pemerintah membuat regulasi yang konkret dalam membina warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Negara harus memiliki sistem khusus yang bersifat 'memaksa' para warga binaan untuk berdaya guna bagi masyarakat dan negara.
Demikian disampaikan Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kemasyarakatan. Dia ingin Ditjen Kemasyarakatan mengubah total tata kelola Lapas, Rutan, maupun Bapas, agar para warga binaan lebih produktif dan tak jadi beban negara.
"Tata kelolanya, ini jangan dikasihanin para penjahat, saya berharap ada tata kelola warga binaan ini produktif, dipaksa produktif jangan jadi beban negara," kata Sugiat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
"Apakah Rutan, Lapas, Bapas, karena mereka mengelola 2000-3000 warga binaan yang rata-rata usia produktif itu harus memberikan sumbangsih terhadap negara, dipaksa mereka melakukan sebuah produk sebuag kerja yang itu menghasilkan punya nilai ekonomi yang disumbangkan kepada negara," timpalnya.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini lantas menyinggung belum terpenuhinya target Ditjen Kemasyarakatan dalam mengubah sumber daya hidup warga binaan, baik dari karakter dan prilakunya.
Sebab, berdasarkan data yang dihimpun Komisi XIII DPR RI sejauh ini jumlah warga binaan yang masuk ke Lapas, Rutan, dan Bapas bukan menurun tapi justru terus meningkat tiap tahunnya. Bagi Sugiat, data itu membuktikan bahwa target Ditjen Kemasyarakatan untuk memperbaiki hidup warga binaan tidak terpenuhi.
"Tapi situasi yang terjadi justru kebalikannya, setiap tahun orang yang masuk ke Lapas itu naik, walapun sesungguhnya ada faktor lain, misal faktor eksternal, misal si penjahat yang keluar tetap jadi penjahat, saya pikir kalau kita melihat peta besarnya seperti itu, jangan-jangan ada salah paradigma bawha selama ini kita melihat tata kelola Lapas," kata dia.
Di samping dari itu, Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara (Sumut) III ini menekankan ada yang tidak adil dalam sistem bernegara, terutama kemasyarakatan. Dia mencontohkan pengeluaran negara hingga triliunan rupiah hanya untuk memberi fasilitas 'enak' bagi para warga binaan.
Mulai dari kesiapan Lapas, Rutan, Bapas agar tidak kelebihan kapasitas warga binaan tiap kamar hingga tempat tidur yang bagus. Termasuk menyiapkan toilet yang manusiawi dan pakaian bagi para warga binaan.
"Sampai triliunan uang negara habis hanya untuk memfasilitasi hidup para pelaku kejahatan, si pelaku kejahatan masuk Lapas kita kasih makan, kalau sakit kita obati, pakaiannya kita siapkan, ini kan sebuah ketidakadilan sistem sebetulnya, oleh karena itu harus ada ukuran keberhasilan," ucapnya.
Oleh karena itu, Sugiat meminta agar unit-unit setiap pelayanan Lapas bisa memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Lapas harus menjadikan para warga binaan produktif.
Dia tidak ingin penjahat hanya menjalani masa binaan untuk tidur dan makan selama bertahun-tahun. Lebih parahnya, aktifitas itu justru ditanggung oleh negara.
"ni dlu yang harus kita ubah lebih revolusioner, tidak seperti yang biasa-biasa saja. Nanti secara lambat laun akan berkurang orang yang masuk warga binaan karena mereka dipaksa dengan sistem untuk berdaya guna secara positif bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga dan negara," tegas Sugiat.
