BRIN: Energi Nuklir Jadi Kunci Transisi Energi dan Industrialisasi Indonesia hingga 2060
SinPo.id - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa energi nuklir beremisi karbon rendah dan berdensitas (kepadatan massa) energi tinggi berpotensi menjadi penopang transisi energi Indonesia. Hal itu memenuhi kebutuhan listrik yang diproyeksikan meningkat hingga 2060, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penggerak industrialisasi nasional.
Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura, menjelaskan bahwa energi nuklir memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia dan memenuhi kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan meningkat hingga 2060.
“Dengan emisi karbon rendah dan densitas energi tinggi, nuklir dinilai mampu memperkuat ketahanan energi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi,” terangnya, dikutip Senin, 8 Juni 2026.
Lebih jauh, Topan menjelaskan bahwa kebutuhan listrik pada 2060 diperkirakan mencapai 443 GWe dengan konsumsi per kapita 5.039 kWh, sehingga nuklir diharapkan menjadi sumber listrik andal pengganti beban dasar batu bara serta pelengkap energi terbarukan yang bersifat intermiten.
Ia juga menyoroti bahwa negara maju telah lama memanfaatkan energi nuklir sebagai penopang pembangunan ekonomi dan industri, sementara negara berkembang seperti Turki, Bangladesh, dan Mesir telah mulai mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
“Indonesia memiliki kesiapan untuk memasuki era energi nuklir. Untuk itu, BRIN mendorong kolaborasi dengan negara pemasok teknologi nuklir, antara lain Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok, guna memperkuat transfer pengetahuan, kapasitas industri nasional, serta berbagi tantangan dan risiko pembangunan PLTN secara lebih efektif,” jelas Topan.
Topan menjelaskan bahwa Indonesia perlu mengembangkan berbagai jenis reaktor secara paralel, mulai dari PLTN berkapasitas besar sekitar 1 GWe, Small Modular Reactor (SMR) 10–300 MWe, hingga mikroreaktor di bawah 10 MWe yang cocok untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Ia menegaskan bahwa “pecah telor PLTN” merupakan langkah awal penting, tidak hanya untuk penyediaan listrik, tetapi juga untuk pengembangan industri, peningkatan kapasitas teknologi nasional, dan penguatan kemandirian bangsa.
