BMKG Peringatkan Kemarau 2026 Lebih Kering, El Nino Diprediksi Picu Risiko Kekeringan di Sejumlah Wilayah

Laporan: Tim Redaksi
Minggu, 07 Juni 2026 | 03:06 WIB
kemarau (pixabay)
kemarau (pixabay)

SinPo.id -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Rabu 4 Juni 2026.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Menurutnya, BMKG telah menyampaikan prediksi tersebut sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.

“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujar Faisal.

Ia menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama dapat memengaruhi curah hujan di Indonesia dan meningkatkan risiko kekeringan di berbagai daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) telah mencapai angka +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino. Sementara itu, sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan, tergantung karakteristik masing-masing wilayah. Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya ketersediaan air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mendukung upaya mitigasi, BMKG akan terus memperbarui informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, serta potensi kekeringan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan langkah antisipatif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD, mulai dari Kodim hingga Koramil, melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan serta menyiapkan langkah penanganan sejak dini.

“Kalau dulu kita punya data bencana, sekarang kita harus punya data antisipasi kemarau. Daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan,” kata Maruli.

Kasad menegaskan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur akan terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko krisis air bersih di daerah-daerah yang selama ini kerap terdampak kekeringan saat musim kemarau berlangsung, sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kemarau panjang tahun 2026.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI