Chusnunia Dorong Penguatan Ekosistem Perfilman Sebagai Instrumen Promosi Budaya dan Pariwisata

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 05 Juni 2026 | 15:27 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim melakukan kunjungan ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 5-7 Juni 2026. Istimewa
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim melakukan kunjungan ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 5-7 Juni 2026. Istimewa

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (Nunik) menyebut film kini tidak lagi sekadar produk budaya, tetapi juga instrumen strategis dalam diplomasi budaya, promosi pariwisata, penguatan UMKM kreatif, serta penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.

Hal tersebut disampaikan Nunik saat melakukan kunjungan kerja ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 5-7 Juni 2026. Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) diselenggarakan oleh Yayasan Sinema Yogyakarta.

JAFF telah berkembang menjadi festival film internasional berbasis Asia yang konsisten menghadirkan karya sineas muda dan profesional dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, Nunik mengakui bahwa terdapat banyak tantangan dalam memajukan industri perfilman nasional.

"Tadi kami berdiskusi menyerap aspirasi  para pelaku perfilman soal regulasi, multiple taxes alias pajak di banyak meja yang menghambat perkembangan industri film di Indonesia," kata Nunik dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan bahwa terdapat sejumlah persoalan mulai dari beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda yang dinilai mencekik pelaku industri sejak tahap produksi hingga skema pajak yang berlapis dari produksi hingga distribusi.

"Industri ini belum tumbuh kuat, tapi sudah dibebani berlapis-lapis, Ini tentu menjadi persoalan bagi kreativitas dan investasi," ucapnya.

Karenanya, Ketua DPW PKB Lampung itu mengatakan Panja Kreativitas & Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan untuk berdialog dan menyerap berbagai aspirasi yang ada.

"Nantinya kami akan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan temuan lapangan guna memperkuat peran festival film sebagai bagian integral dari strategi distribusi dan kreativitas film nasional," ucapnya.

Nunik juga menilai perlu adanya keberpihakan kebijakan dalam mengintegrasikan film sebagai instrumen promosi budaya dan pariwisata nasional.

"Kalau kita lihat praktik global, film mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah," ucapnya.

Komisi VII DPR RI berharap kedepan lewat berbagai pembenahan di sektor perfilman nasional akan meningkatkan keterlibatan sineas muda, komunitas film, dan UMKM  kreatif dalam ekosistem perfilman nasional.

"Kami juga terus mendorong  sinergi multipihak yang berkelanjutan agar festival-festival film seperti JAFF ini menjadi motor penggerak kreativitas, distribusi, dan daya saing perfilman Indonesia di tingkat nasional maupun internasional," tegasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI