Pengamat: Status Tersangka Pimpinan BGN Momentum Evaluasi Program MBG
SinPo.id - Pengamat politik Hendri Satrio menilai penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hendri, kasus hukum yang menjerat pimpinan BGN berpotensi menjadi faktor eksternal yang memberi ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program unggulannya tersebut.
“Saya pernah memprediksi bahwa suatu saat nanti Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Tapi memang dia harus punya alasan untuk bisa menghentikan MBG itu tanpa harus datang dari diri dia sendiri,” kata Hendri dalam keterangannya, Kamis, 4 Juni 2026.
Hendri menilai MBG sebagai program andalan pemerintahan Prabowo sehingga tidak mudah dihentikan secara sepihak. Karena itu, menurut dia, diperlukan alasan yang berasal dari luar pemerintah agar kebijakan penghentian atau evaluasi program memiliki legitimasi yang kuat.
“Artinya, dia tidak bisa menghentikan itu karena itu flagship programnya dia. Harus ada faktor eksternal yang akhirnya membuat dia menghentikan MBG,” tuturnya.
Dia mengatakan status tersangka yang disandang pimpinan BGN dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan tata kelola program MBG.
“Nah, penetapan tersangka ini bisa jadi pintu masuk untuk mengevaluasi program MBG, sehingga bisa jadi akan dihentikan mungkin untuk sementara waktu,” ucap Hendri.
Selain aspek tata kelola, Hendri menilai evaluasi terhadap MBG juga berkaitan dengan kondisi fiskal negara. Dia menyebut penghentian sementara program tersebut dapat memberikan manfaat politik bagi Presiden Prabowo dalam dua aspek sekaligus, yakni pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran.
“Menghentikan MBG saat ini, Prabowo bisa menjadi pahlawan di dua hal. Pertama, pemberantasan korupsi. Kedua, menyelamatkan fiskal, karena biaya MBG mahal sekali,” ungkap dia.
Hendri berpendapat penghentian sementara program tidak harus dimaknai sebagai akhir dari MBG. Menurut dia, langkah itu justru dapat memberi waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program sebelum dijalankan kembali.
“Dengan dihentikannya MBG, Pak Prabowo punya waktu untuk mengevaluasi dan bisa dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, misalnya mendekati Pemilu, tanpa hari-hari ini harus membebani fiskal,” katanya.
Dalam konteks komunikasi politik, Hendri menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga persepsi publik terhadap program tersebut. Dia menyinggung bahwa kendati MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo, kelembagaan BGN telah dibentuk pada pemerintahan sebelumnya.
“Walaupun MBG adalah program flagship Presiden, tapi di tangan yang tepat spindoctoring bisa dilakukan. Apa lagi, BGN kan lembaga yang dibentuk oleh Presiden sebelumnya,” kata Hendri.
