Komisi VII DPR Dorong Pengembangan Pariwisata jadi Program Nasional Lintas Sektor
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pengembangan pariwisata menjadi program nasional lintas sektor. Program ini penting guna memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan ketat industri pariwisata kawasan.
Evita menilai berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pariwisata.
Namun, dia memandang pengembangan destinasi wisata tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Pariwisata, karena memerlukan dukungan dari sektor transportasi, infrastruktur, investasi, hingga promosi.
"Ketika kita bicara pengembangan pariwisata, pengembangan destinasi itu tidak bisa sektoral. Tidak bisa menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata saja. Ini harus menjadi program strategis nasional mengenai pengembangan pariwisata ini," kata Evita dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti capaian kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia yang masih berada di angka 4,68 juta. Jumlah tersebut masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan, seperti Jepang yang menerima lebih dari 14 juta wisatawan, Thailand sekitar 11 juta wisatawan, dan Vietnam hampir 9 juta wisatawan pada periode yang sama.
Menurut Evita, pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan pertumbuhan pariwisata Indonesia belum secepat negara-negara tersebut, mulai dari konektivitas penerbangan, kebijakan visa, investasi, hingga koordinasi antarinstansi.
"Apakah persoalan konektivitas, masalah visa, investasi, promosi, atau memang koordinasi lintas sektor yang belum optimal," ujarnya.
Selain itu, Evita mendukung upaya pemerintah mengembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap Bali yang selama ini menyumbang sekitar 45-50 persen kunjungan wisatawan mancanegara.
"Oleh karena itulah dibentuk, dirancang oleh pemerintah DPSP, karena bertahun-tahun yang namanya 45 sampai 50 persen wisatawan mancanegara kita terkonsentrasi di Bali," katanya.
Kendari demikian, Evita mengingatkan agar keberhasilan DPSP tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, melainkan juga peningkatan jumlah wisatawan, lama tinggal, tingkat belanja wisatawan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
"Jangan sampai DPSP hanya berhasil membangun infrastruktur, tetapi gagal membangun arus wisatawan," ujarnya.
Evita juga mendukung langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, keselamatan wisatawan, dan kepentingan ekonomi masyarakat di destinasi wisata.
Bagi dia, kebijakan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal dan UMKM.
"Saya sangat sepakat, 100 persen sepakat, bahwa konservasi dan keselamatan wisata adalah hal yang tidak bisa ditawar," katanya.
Dia menegaskan keberhasilan pariwisata nasional membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
"Kalau tidak ada pesawat gimana mau memajukan pariwisata. Kalau misalnya infrastrukturnya tidak dibangun, ya bagaimana mau maju. Jadi memang ini harus menjadi gerakan nasional. Tidak bisa menjadi gerakan sektoral," kata Evita.
