Fakta Persidangan Kasus Blueray Cargo Jadi Sorotan Publik soal Amplop Kode 1
SinPo.id - Perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai memasuki fase rawan, ketika opini publik bergerak lebih cepat dibanding pembuktian hukum di ruang sidang.
Spesialis Analisis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara, menyoroti perkembangan fakta persidangan dan mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan di luar pembuktian hukum yang sedang berjalan.
“Saya mengikuti perkara ini sejak operasi tangkap tangan hingga persidangan. Saya membaca surat dakwaan, BAP, fakta sidang, dan perkembangan media. Dan terus terang, saya melihat sesuatu yang berbahaya: ada jarak yang semakin lebar antara fakta persidangan dengan narasi publik yang dibangun,” kata Gautama, Minggu, 24 Mei 2026.
Menurut Gautama, dalam fakta persidangan yang muncul, saksi Orlando Hamonangan menerangkan bahwa amplop yang disebut terkait “sales 1” atau “kode 1” dipegang langsung oleh Rizal, bukan diterima oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
“Publik mulai diarahkan seolah ‘sales 1’ pasti Dirjen. Padahal fakta persidangan tidak sesederhana itu. Dalam fakta sidang yang muncul, Orlando Hamonangan justru menerangkan bahwa amplop tersebut dipegang langsung oleh Rizal, bukan diterima oleh Dirjen Djaka Budhi Utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, istilah “sales 1” atau amplop "kode 1” yang ramai dibahas belakangan disebut merupakan penamaan internal yang digunakan pihak PT Blueray Cargo.
Menurutnya, dalam perkara pidana terdapat perbedaan mendasar antara penyebutan sesuatu “untuk seseorang” dengan fakta bahwa sesuatu itu benar-benar “diterima oleh seseorang”.
Gautama juga mengingatkan agar proses hukum tetap berjalan berdasarkan pembuktian di persidangan, bukan berdasarkan opini publik yang berkembang.
“Dalam metode kontra intelijen, ini disebut narrative orchestration—opini publik dibangun lebih cepat daripada konstruksi pembuktian. Dan itu berbahaya,” ujarnya.
Ia menilai perkara tersebut juga membuka kemungkinan adanya persoalan pengendalian sistemik di tubuh DJBC yang perlu ditelusuri lebih jauh.
“Nama-nama yang terus muncul, pengaturan jalur, penggunaan nama jabatan, hingga relasi informal menunjukkan kemungkinan struktur operasional nonformal terlalu lama hidup di bawah struktur formal. Kalau itu benar, siapa pun Dirjennya akan sangat mudah ditumpangi,” pungkasnya.
