Wamensos Jamin Tak Ada Siswa Titipan di Sekolah Rakyat

Laporan: Tio Pirnando
Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:57 WIB
Wamensos Agus Jabo Priyono (SinPo.id/ Dok. Kemensos)
Wamensos Agus Jabo Priyono (SinPo.id/ Dok. Kemensos)

SinPo.id - Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menjamin, tidak ada siswa titipan di Sekolah Rakyat, karena proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan langsung ke rumah untuk memastikan program tepat sasaran. Pasalnya, Sekolah Rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

"Tidak ada titipan. Tim akan datang langsung mengecek kondisi keluarga calon siswa. Jadi benar-benar untuk keluarga miskin," kata Agus Jabo dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026. 

Agus menerangkan, Sekolah Rakyat ini dibangun sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapat kesempatan pendidikan yang lebih layak dan terarah. Selain itu, orang tua siswa juga diberdayakan.

"Tujuan Sekolah Rakyat itu dimaksudkan Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Kalau keluarganya miskin, anaknya kita ambil, negara sekolahkan," ujarnya. 

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin memastikan siswa mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, pola makan yang baik, hingga lingkungan belajar yang lebih mendukung.

Menurutnya, konsep asrama dipilih agar anak-anak dapat memperoleh perhatian secara menyeluruh. Pasalnya, banyak anak dari keluarga miskin yang masih menghadapi persoalan lingkungan tempat tinggal dan keterbatasan pemenuhan gizi.

"Kalau sekolah reguler, setelah pulang mereka kembali ke lingkungan yang sanitasinya kurang baik, gizinya kurang, dan itu mempengaruhi perkembangan anak. Karena itu dibuat boarding supaya anak-anak ini benar-benar mendapatkan perhatian penuh," ujarnya.

Saat ini, 166 titik Sekolah Rakyat sudah beroperasi di berbagai daerah. Jumlah tersebut melampaui target awal Presiden Prabowo yang meminta 100 sekolah mulai berjalan pada tahun pertama pelaksanaan program.

Untuk sementara waktu pemerintah, memanfaatkan berbagai aset milik negara guna mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Fasilitas tersebut antara lain sentra dan balai milik Kementerian Sosial, gedung kementerian lain, hingga aset pemerintah daerah sambil menunggu pembangunan sekolah permanen.

Di Sekolah Rakyat, selain pendidikan gratis, siswa juga mendapatkan berbagai fasilitas penunjang seperti seragam, asrama, makan tiga kali sehari, laptop, dan perlengkapan sekolah lainnya. Hal ini karena Presiden ingin anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh fasilitas terbaik.

Tak hanya fokus pada pendidikan anak, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa. 

Kemensos bersama kementerian dan lembaga lain akan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan usaha, hingga perbaikan rumah tidak layak huni agar penanganan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh.

"Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki. Jadi penanganannya menyeluruh," ujarnya.

Agus berharap, Sekolah Rakyat ini mampu membangun rasa percaya diri anak-anak dari keluarga miskin agar memiliki keberanian dan harapan baru untuk masa depan.

"Yang tadinya tidak percaya diri, sekarang mulai berani bicara di depan umum, mulai punya cita-cita. Itu yang paling penting," tutupnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI