Megawati Dorong Laut jadi Pusat Geopolitik dan Inovasi Nasional
SinPo.id - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mendorong agar laut menjadi pusat geopolitik dan inovasi nasional.
Demikian disampaikan Megawati dalam forum 'National Policy Dialogue' Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, 22 Mei 2026.
Presiden Ke-5 RI itu menilai bahwa secara historis, geopolitik dapat menjawab masa depan. Apalagi, kata Megawati, Indonesia dengan geostrategis, geoekonomi, dan kekayaan hayati yang besar.
Menurutnya, kekayaan biodiversitas laut Indonesia dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Dia meyakini ilmu pengetahuan dan inovasi Indonesia mampu mewujudkan laut menjadi landasan kemajuan peradaban Indonesia.
Guna mewujudkan masa depan tersebut, BRIN harus mampu mengintegrasikan riset ke industri dan kebijakan publik dalam satu ekosistem inovasi nasional.
"Kita memerlukan orkestrasi besar antara negara, perguruan tinggi, peneliti, industri, dan masyarakat, karena pembangunan tidak bisa terpisah berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan memerlukan irama, arah, tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang berdaulat, merdeka, berdikari," kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026.
Menanggapi hal tersebut, Rektor UGM Ova Emilia menyebut UGM bersama berbagai Universitas Indonesia siap menjadi mitra strategis BRIN dan berbagai pemangku kepentingan lain dalam membangun ekosistem ekonomi biru di Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.
Dia menyatakan geopolitik kelautan Indonesia merupakan ruang strategis yang menentukan posisi Indonesia di tingkat global.
"Sebagai perguruan tinggi nasional, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran dalam pengembangan riset, inovasi, pendidikan, dan hilirisasi di bidang kelautan dan kemaritiman, termasuk mendukung kebijakan berbasis bukti yang memberikan dampak terhadap pembangunan nasional," ucapnya.
