DKI Gelontorkan Rp1,9 Triliun untuk Tekan Kawasan Kumuh
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,9 triliun sepanjang 2018 hingga 2025 untuk program penataan kawasan kumuh di Ibu Kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program peningkatan kualitas permukiman warga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan rata-rata anggaran yang dialokasikan setiap tahun mencapai sekitar Rp200 miliar.
“Secara total, anggaran penataan kawasan kumuh yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2018 sampai dengan 2025 kurang lebih Rp1,9 triliun. Sehingga, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran Rp200 miliar,” kata Kelik, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut dia, anggaran tersebut dialokasikan secara konsisten untuk mendukung penanganan kawasan kumuh melalui berbagai program penataan lingkungan permukiman.
Adapun berdasarkan pendataan terbaru yang dilakukan Pemprov DKI bersama Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah RW kumuh di Jakarta turun menjadi 211 RW dari sebelumnya 445 RW pada 2017.
Kelik menyebut penurunan sebesar 52,58 persen itu menjadi salah satu capaian dalam program peningkatan kualitas hunian warga di Jakarta.
Kendati demikian, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memprioritaskan penanganan kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Menurut Kelik, kawasan seperti Tambora menjadi perhatian karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi dan membutuhkan penanganan khusus.
Dia juga mengakui kawasan kumuh masih ditemukan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Namun, saat ini tidak ada lagi RW yang masuk kategori kumuh berat.
“Kategori RW kumuh yang tersisa di Jakarta adalah kumuh sedang, kumuh ringan hingga kumuh sangat ringan,” ujarnya.
Kelik memastikan program penanganan kawasan kumuh akan terus dilanjutkan. Pemerintah menargetkan 50 RW kumuh dapat ditangani hingga tahun depan.
Untuk mendukung program tersebut, lanjutnya, Pemprov DKI akan kembali bekerja sama dengan BPS DKI Jakarta guna memetakan wilayah kumuh secara lebih detail hingga tingkat RT.
“Program akan kita lanjutkan, dengan hasil yang dari BPS ini, kita akan benar-benar mengobati sesuai titik pusat yang memang kumuh," tutur dia.
"Jadi kita akan bersama-sama dengan BPS DKI, sama yang menurunkan detailnya RT-nya di mana yang kumuh, karena menurut BPS kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh,” tandasnya.
