Jakbar Dijuluki “Gotham City”, Legislator DKI Dorong Patroli dan CCTV Ditambah
SinPo.id - Maraknya aksi kriminalitas jalanan, terutama kasus begal di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) , memicu keresahan masyarakat. Di media sosial, kawasan tersebut bahkan ramai dijuluki sebagai “Gotham City”, merujuk pada kota fiktif dalam kisah Batman yang identik dengan tingginya angka kejahatan.
Merespons situasi itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menginisiasi pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Kenneth mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dalam mencari solusi atas meningkatnya aksi kriminalitas yang dinilai meresahkan warga.
“Hari ini saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas,” kata Kenneth dalam keterangannya, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut dia, persoalan keamanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Dia menilai diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat sistem keamanan terpadu di Jakarta Barat.
Kenneth juga menyebut julukan “Gotham City” yang disematkan masyarakat menjadi sinyal adanya rasa takut yang nyata di tengah warga.
“Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari,” ujarnya.
Dia juga menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat di titik-titik rawan kriminalitas, terutama ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan.
“Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan,” kata Kenneth.
Selain patroli, Kenneth mendorong optimalisasi penggunaan kamera pengawas atau CCTV di lokasi yang dinilai rawan tindak kejahatan. Menurut dia, pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dengan perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa. Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD. Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” tutur Kenneth.
Kenneth pun berharap langkah mitigasi yang dibahas bersama Forkopimko tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan diikuti kebijakan konkret dan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tandasnya.
