Dugaan Suap Blueray Cargo di Bea Cukai Dinilai Belum Terbaca Secara Menyeluruh
SinPo.id - Perkara dugaan suap impor yang menyeret pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta petinggi Blueray Cargo dinilai belum sepenuhnya terbaca secara utuh.
Spesialis Analisis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara, menilai perkara tersebut berkembang jauh melampaui perkara suap biasa.
Menurutnya, kasus Blueray Cargo tidak hanya bicara soal aliran uang, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan dan kemungkinan peta jaringan yang lebih luas.
“Dalam perkara seperti ini, yang paling berbahaya bukan sekadar transaksi suap. Yang lebih serius adalah kalau ada akses terhadap pola pengawasan negara,” kata Gautama di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2016.
Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 4 Februari 2026. Operasi tersebut menyeret sejumlah pejabat DJBC serta pihak swasta yang diduga terlibat pengaturan impor.
Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan enam tersangka utama. Dari unsur DJBC ada Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan. Sedangkan dari pihak Blue Ray Cargo terdapat John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.
Belakangan, perkara juga berkembang ke klaster gratifikasi setelah Budiman Bayu Prasojo ditetapkan sebagai tersangka tambahan. Dari konstruksi dakwaan, total dugaan suap mencapai sekitar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura ditambah fasilitas mewah senilai Rp1,845 miliar.
Namun Gautama menilai perkara mulai memasuki wilayah yang lebih rumit ketika muncul istilah rule set targeting, pengondisian jalur merah dan hijau, hingga dugaan akses terhadap pola pemeriksaan kepabeanan.
“Kalau pola pengawasan bisa dibaca pihak luar, itu bukan lagi perkara amplop suap. Itu sudah menyentuh jantung pengawasan ekonomi negara,” tegasnya.
Sorotan lain muncul pada fase awal penyidikan. Dalam sejumlah informasi yang berkembang, sempat muncul istilah “List Biru”, “List Coklat”, hingga “Coklat Tua” yang diduga menggunakan sistem klasifikasi tertentu.
Menurut Gautama, dalam praktik kontra intelijen, kode warna kerap dipakai sebagai alat pemetaan jaringan atau klasifikasi kelompok tertentu. Namun seiring perkara berjalan, perhatian publik justru lebih banyak terfokus pada “biru”.
“Pertanyaannya sederhana, ke mana warna lain? Apakah belum cukup bukti? Belum dikembangkan? Atau memang penyidik fokus ke satu jalur lebih dulu?” katanya.
Ia menegaskan pertanyaan tersebut bukan tuduhan pidana. Namun secara akademik dan analitis, publik berhak mengetahui apakah peta jaringan sudah dibaca utuh atau baru sebagian.
Gautama mengingatkan adanya risiko tunnel vision investigation atau penyidikan yang terlalu terlokalisasi. Kondisi itu muncul ketika penyidik hanya fokus pada satu simpul, sementara indikasi jaringan lebih luas belum disentuh.
Menurutnya gejala tersebut mulai terlihat ketika setelah dakwaan berjalan, KPK masih memanggil saksi baru, mengembangkan klaster gratifikasi, hingga melakukan penggeledahan rumah dan kontainer di Semarang.
Nama Heri Setiyono dan Gito Huang ikut masuk dalam pengembangan perkara. Heri diketahui rumah serta kontainernya digeledah, sedangkan Gito dipanggil sebagai saksi. Namun hingga saat ini keduanya masih berstatus saksi.
“Kalau jaringan tidak dibaca utuh, ada risiko adaptasi. Aktor lain bisa menghapus jejak, mengubah pola, dan memutus komunikasi,” kata Gautama.
Ia menyebut dalam dunia kontra intelijen kondisi seperti itu dikenal sebagai network adaptation response. Jaringan, kata dia, akan menyesuaikan diri terhadap pola penyidikan yang sedang berjalan.
Sorotan juga muncul terkait penggeledahan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sejumlah barang seperti rear shock absorber, disc brake, exhaust pipe hingga sprocket disebut menggunakan HS Code 8714 yang secara umum merupakan klasifikasi legal suku cadang kendaraan.
Karena itu Gautama menilai istilah “cargo lartas” tidak bisa serta merta dilekatkan tanpa dasar regulasi yang jelas.
“Kalau tidak ada dasar teknisnya, publik perlu diberi penjelasan. Karena status lartas tidak muncul hanya karena barang diperiksa,” ujarnya.
Meski demikian, Gautama tetap mengapresiasi langkah KPK yang dinilai berani menyentuh pejabat penindakan, intelijen kepabeanan, hingga jaringan importasi.
Namun ia mengingatkan perkara sebesar Blue Ray Cargo membutuhkan pembacaan menyeluruh. Sebab dalam dunia kontra intelijen, bagian yang terlihat bukan selalu bagian terpenting.
“Kadang justru warna yang hilang itu yang paling penting. Jangan sampai peta yang tidak utuh membuat negara kehilangan jejak jaringan sebenarnya,” pungkas Gautama.
