Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perkuat Forkopimda, FKUB, dan TPKS untuk Stabilitas Daerah
SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menjaga dan memperkuat stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di daerah. Hal itu disampaikan Tito dalam pengarahan pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara di NTB, Selasa 19 Mei 2026
Tito menekankan pentingnya tiga elemen utama, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS). Menurutnya, Forkopimda memiliki peran strategis karena mempertemukan seluruh unsur pimpinan daerah yang berpengaruh besar dalam menjaga stabilitas. “Ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, semua punya power,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran FKUB dalam menjaga kerukunan masyarakat, khususnya di daerah rawan isu keagamaan. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan bagi FKUB untuk bergerak proaktif. “Kalau FKUB berjalan dan mendatangi daerah rawan, biasanya akan tenang. Tapi kalau tidak jalan, baru bertindak setelah kejadian,” kata Tito.
Selain itu, Mendagri meminta Pemda segera membentuk dan mengaktifkan TPKS sesuai amanat regulasi, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tim ini berperan menyusun rencana aksi penanganan konflik, mulai dari pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pascakonflik.
Agenda utama kegiatan di NTB sejatinya adalah pemberian penghargaan kepada Pemda berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Namun, atas kesepakatan dengan Menko Polkam Djamari Chaniago, forum ini juga dijadikan momentum koordinasi Forkopimda. Rakor turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta jajaran Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara.
