Menkeu Purbaya Gelontorkan Rp2 Triliun per Hari, Redam Pelemahan Rupiah di Pasar Obligasi

Laporan: Tim Redaksi
Selasa, 19 Mei 2026 | 01:13 WIB
Menkeu Purbaya. (Agus Priatna/SinPo.id)
Menkeu Purbaya. (Agus Priatna/SinPo.id)

SinPo.id -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi pemerintah untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Ia menyebut Kementerian Keuangan kini rutin masuk ke pasar obligasi dengan menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun per hari.

Langkah intervensi ini, menurut Purbaya, merupakan bagian dari manajemen kas negara guna memancing sentimen positif dan mencegah investor asing menarik modal keluar dari Indonesia.

“Saya akan masuk setiap hari bond market. Saya minta masuk Rp2 triliun setiap hari,” ujar Purbaya seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin 18 Mei 2026

Purbaya menegaskan, suntikan dana tersebut bukan anggaran yang hilang, melainkan uang yang diputar agar pasar obligasi tetap bergairah. “Kalau sentimen positif di situ biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya enggak keluar lagi,” tambahnya.

Ia menyebut pemerintah masih memiliki dana kas siap pakai Rp420 triliun yang bisa digunakan secara berkesinambungan. Intervensi ini diharapkan menurunkan tingkat imbal hasil sehingga harga obligasi dalam negeri naik dan kembali menarik minat asing.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio melontarkan kritik tajam kepada Bank Indonesia (BI). Ia menilai pelemahan rupiah terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif 5,61 persen, namun pasar modal domestik tertinggal dibanding bursa global.

Primus bahkan menyinggung posisi Gubernur BI Perry Warjiyo, dengan menyatakan seorang pimpinan lembaga harus bersikap gentleman apabila tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. “Kalau memang tidak mampu, mungkin saatnya mempertimbangkan mundur,” tegasnya.

Dengan strategi intervensi pasar obligasi ini, pemerintah berharap rupiah dapat kembali stabil, sementara kritik DPR menyoroti perlunya konsistensi kebijakan moneter dan fiskal agar kredibilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI