Ketua DPR Soroti Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Perekonomian Nasional

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 12 Mei 2026 | 15:57 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan V (Ashar/SinPo.id)
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan V (Ashar/SinPo.id)

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional, mengingat ketegangan di Selat Hormuz telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.

“Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” kata Puan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan akibat gejolak geopolitik global, seperti kenaikan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global.

Menurutnya, situasi tersebut dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha. Khususnya di sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

“Oleh Karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi,” ungkapnya.

Dengan demikian, kata Puan, DPR RI akan mendukung upaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial.

“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” katanya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI