Ketua Banggar DPR Tepis Isu APBN 2026 Bakal Jebol
SinPo.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menepis isu yang menyebut kondisi APBN 2026 dalam posisi terancam. Ia memastikan bahwa indikator ekonomi makro dan kinerja fiskal nasional saat ini masih menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tekanan global.
"Beredarnya kabar saldo APBN 2026 tinggal 120 triliun. Perlu saya jelaskan bahwa Saldo APBN 2026 yang merupakan dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun," jata Said, dalam keterangan persnya pada Senin, 11 Mei 2026.
"Anggaran ini masih utuh, hanya Rp 300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke bank himbara. Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan Undang Undang APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," imbuhnya.
Menurutnya, masyarakat juga perlu melihat pertumbuhan ekonomi yang di luar ekspetasi, yakni sebesar 5,6 persen. Adapun salah satu faktornya adalah ramadan dan lebaran yang menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran sebagai penopang pertumbuhan
"Di sisi lain, belanja pemerintah yang biasanya baru bisa berjalan cepat di kuartal II, namun kali bisa lebih cepat, sehingga kuartal I 2026 belanja pemerintah bisa tumbuh 21,81 persen (yoy), dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen. Strategi ini patut kita apresiasi," jelasnya.
Kemudian sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan (resiliensi) yang cukup baik, neraca perdagangan masih surplus, 5,5 miliar USD, terjaga positif selama 71 bulan serta pertumbuhan kredit pada perbankan secara umum masih tumbuh positif.
Tak hanya itu, kinerja APBN pada kuartal I 2026 menunjukkan angka yang positif. Pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen (yoy). Hal ini di topang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy).
"Memang ada selisih kurang bayar dan lebih bayar, justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp. 13.38 triliun. Dengan demikian pemerintah masih punya tabungan pajak lagi," ungkapnya.
Meski demikian kata Said, ekonomi nasional pada kuartal II 2026 juga menghadapi tantangan dari faktor naiknya harga komoditas, tidak adanya variabel lebaran, serta ketiadaan low base factor pada kuartal II 2025.
Selain itu, tantangan juga ada di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena lifting migas yang turun, dan harga ICP yang rendah. Keadaan itu akan berbalik di kuartal II 2026 karena harga minyak bumi yang naik, dan operasi migas yang mulai bangkit di hulu. Sehingga, pengelolaan APBN harus lebih hati-hati.
