Soroti Komersialisasi Pendidikan, Mahasiswa: Pendidikan Bukan Komoditas Ekonomi

SinPo.id - Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikomersialisasikan.

Sikap itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Pendidikan: Hak Konstitusi atau Komoditas Ekonomi?” yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FDIKOM UIN Jakarta pada Jumat, 8 Mei 2026, di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional itu menjadi ruang diskusi mahasiswa untuk membedah fenomena komersialisasi pendidikan di tengah meningkatnya biaya pendidikan tinggi dan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.

Diskusi dihadiri mahasiswa lintas jurusan serta menghadirkan akademisi, peneliti, dan unsur pimpinan fakultas. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan sekaligus konsolidasi kesadaran mahasiswa untuk mengawal pendidikan agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FDIKOM UIN Jakarta, Dr. Muhtadi, dalam keynote speech menekankan pentingnya pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial dan pembangunan bangsa.

Ia mengutip pernyataan Nelson Mandela bahwa pendidikan merupakan “senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”, seraya menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang semata sebagai instrumen ekonomi, melainkan hak dasar yang mampu mendorong transformasi sosial.

“Diskusi publik seperti ini penting untuk membangun kesadaran mahasiswa. Pendidikan yang layak dan berkeadilan harus terus diperjuangkan oleh seluruh elemen kampus,” ujar Muhtadi.

Muhtadi menambahkan, relasi harmonis antara birokrasi kampus dan mahasiswa perlu terus dijaga agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga menyinggung berbagai program beasiswa di lingkungan kampus sebagai upaya menjaga akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi.

Dalam sesi materi utama, Guru Besar Ilmu Komunikasi Massa Universitas Budi Luhur, Prof. Dr. Dudi Iskandar, menyoroti perubahan orientasi pendidikan akibat dominasi logika ekonomi pasar.

Menurut Dudi, pendidikan semestinya membentuk manusia yang cerdas, beradab, serta memiliki kesadaran sosial, bukan sekadar mencetak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri.

“Pendidikan semestinya mencetak generasi yang berpikir kritis dan mampu menjawab persoalan masyarakat, bukan hanya memproduksi manusia yang diarahkan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,” tegas Dudi.

Ia menilai nilai-nilai pendidikan dalam Al-Qur’an menempatkan manusia sebagai subjek yang dibebaskan melalui ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktiknya saat ini, kampus dinilai semakin dekat dengan kepentingan bisnis sehingga orientasi pendidikan perlahan bergeser.

Sementara itu, peneliti Politika Research & Consulting (PRC), Milki Amirus Soleh, mengingatkan pentingnya menjaga daya kritis mahasiswa dalam merespons persoalan sosial dan kebijakan negara.

Sebagai alumni UIN Jakarta, Milki menilai sebagian mahasiswa saat ini mulai kehilangan sensitivitas terhadap ketimpangan sosial akibat terlena oleh kenyamanan.

“Mahasiswa jangan sampai kehilangan nalar kritisnya. Ketika mahasiswa mulai apatis terhadap kebijakan negara, maka ruang demokrasi akan semakin mudah dikendalikan oleh kepentingan elit,” kata Milki.

Diskusi turut menyinggung transformasi perguruan tinggi menuju sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Para narasumber menyoroti otonomi kampus dalam pengelolaan keuangan yang dinilai kerap berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan memberatkan mahasiswa serta keluarga.

Pada sesi tanya jawab, mahasiswa menyampaikan keresahan terhadap pendidikan yang dinilai semakin elitis. Mereka mempertanyakan langkah konkret organisasi mahasiswa dan pihak kampus dalam menjaga akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Menanggapi hal itu, penanggap diskusi Zidan Ramdani menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif mahasiswa untuk mengawal kebijakan pendidikan.

“Kita perlu memiliki kesadaran kolektif agar kebijakan yang tidak berkeadilan bisa segera diatasi. Pendidikan harus diprioritaskan, bukan dipinggirkan,” ujar Zidan.

Melalui forum tersebut, DEMA FDIKOM UIN Jakarta berharap lahir gerakan intelektual mahasiswa yang lebih progresif dalam merespons persoalan pendidikan nasional. Hasil diskusi juga akan ditindaklanjuti melalui penyusunan policy brief dan pernyataan sikap resmi sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan pendidikan di tingkat kampus maupun nasional.