Pemerintah Perkuat Bimbingan Ibadah, KBIH Diminta Patuh Regulasi
SinPo.id - Pemerintah menekankan penguatan bimbingan ibadah dan kepatuhan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai langkah menjaga ketertiban dan kualitas layanan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Di saat yang sama, kanal pengaduan digital melalui aplikasi Kawal Haji didorong menjadi instrumen utama perlindungan jemaah di Tanah Suci.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Suci Annisa, mengatakan bimbingan ibadah menjadi elemen krusial agar jemaah dapat menjalankan rangkaian haji sesuai syariat.
“Layanan bimbingan ibadah ini menjadi bagian penting dalam memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan benar, tertib dan sesuai tuntutan syariat,” kata Suci dalam keterangan resmi, Rabu, 6 Mei 2026.
Dia menegaskan pentingnya kepatuhan KBIH terhadap regulasi yang berlaku. Suci juga meminta seluruh pembimbing terus berkoordinasi dengan petugas resmi dan memastikan materi bimbingan selaras dengan kebijakan penyelenggaraan haji.
“Kepatuhan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban, keselamatan, serta kualitas layanan bagi seluruh jemaah,” tuturnya.
Sebagai bagian dari penguatan transparansi, kata Suci, pemerintah membuka akses pengaduan berbasis digital yang bisa dimanfaatkan jemaah maupun keluarga.
"Melalui aplikasi Kawal Haji, jemaah dapat melaporkan berbagai persoalan secara langsung, mulai dari layanan konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga kondisi kesehatan dan laporan kehilangan," ungkap Suci.
Menurut Suci, aplikasi tersebut dirancang dengan sistem pelaporan cepat agar setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti petugas. Selain itu, lanjutnya, platform ini mengedepankan partisipasi bersama, di mana jemaah dan petugas menjadi “mata dan telinga” di lapangan.
“Aplikasi ini juga memberikan transparansi layanan karena laporan dapat dipantau secara terbuka dan terintegrasi dengan petugas lintas sektor sehingga penanganan lebih cepat dan efektif,” kata dia.
Suci menambahkan, desain aplikasi yang ringan dan ramah bagi jemaah lanjut usia menjadi salah satu keunggulan untuk memastikan aksesibilitas.
"Pemerintah berharap Kawal Haji dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan layanan haji yang responsif, transparan, dan akuntabel di tengah kompleksitas penyelenggaraan ibadah di Tanah Suci," tandasnya.
