Wapres Ingatkan Komitmen ASN Jaga Integritas dalam Pelayanan Publik
sinpo, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Ia mengatakan, langkah pemerintah ini salah satunya dilakukan melalui upaya menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Penciptaan Zona Integritas tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan, sebagai agen perubahan untuk kemajuan," kata M'a'ruf saat memberikan sambutan virtual pada Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2020, Senin (21/12/2020).
Dirinya menambahkan, Indonesia perlu terus memperkuat langkah dan memperluas cakupan Zona Integritas, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Demi pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional,” ujarnya.
Integritas lembaga maupun aparatur pemerintah, lanjut Wapres, harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.
Bila koruspi terus dibiarkan, kata Ma'ruf, tentunya dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan, hingga ketimpangan pendapatan.
“Setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas," ucap mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini.
Wapres mengingatkan, tanpa integritas yang kuat, maka sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran.
Lebih lanjut, ia mengharapkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mampu meningkatkan kepercayaan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Terlebih lagi, menurutnya dalam era Revolusi Industri 4.0 masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.
“Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, Ma'ruf menyebut partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.
"Ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wapres.
